Sebuah Ironi: Ekonomi Diangkat, Ibadah Dihambat

Oleh: Fithry Assyahidah S.Pd (Pemerhati Umat)

Pemandangan yang tak seharusnya nampak di tengah wabah corona lagi-lagi kita saksikan bersama. Bagaimana tidak, ketika wabah pandemi Covid-19 masih melanda dan para tenaga kesehatan yang terus meregang nyawa, kita justru menyaksikan pusat perbelanjaan, pasar serta stasiun dan bandara kembali ramai.

Tentu ini tak sesuai dengan kebijakan PSBB yang selama ini digalakkan. Semua kebijakan work and learning from home, social distancing menjadi tak berarti apa-apa. Parahnya lagi, kebijakan PSBB terkesan hanya berlaku untuk aktivitas ibadah saja, tidak dengan aktivitas perekonomian dan lain-lainnya.

Bagi masyarakat yang sadar, situasi ini tentu dirasa sangat memprihatinkan dan memilukan. Banyak politisi, pengamat, aktivis, akademisi, dan praktisi yang protes keras akan sikap rezim yang mencla-mencle dan gampangan dalam urusan nyawa rakyat.

Seperti yang dilansir dari CnnIndonesia.com ( 12/05/2020), Anggota Komisi Agama DPR RI John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). John menyebutkan sejumlah video dimedia sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau mal disesaki pengunjung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi. 

Politikus Partai Golkar tersebut bahkan berkata umat Islam tak masalah jika diminta beribadah di rumah. Namun menurutnya, pemerintah harus bersikap adil menerapkan kebijakan itu di sektor lain.

Kritik juga datang dari Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas. Beliau mempersoalkan sikap pemerintah yang tetap melarang masyarakat berkumpul di masjid. Anwar mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak tegas terhadap kerumunan yang terjadi di bandara. (Detik.com, 17/05/2020)

Mengutamakan Kepentingan Para Korporasi

Sungguh ironi, di satu sisi penguasa gencar mengampanyekan PSBB bahkan sampai menindak tegas masyarakat yang masih nekat ke tempat ibadah, namun disisi yang lain malah terkesan membiarkan pusat-pusat perbelanjaan dan transportasi umum dipadati masyarakat. Pertimbangan utamanya lagi-lagi karena ekonomi yang ingin diangkat. Apalagi saat wabah seperti ini, pergerakan rupiah mengalami penurunan, sehingga menggalakkannya kembali adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Lantas, siapa yang akan diuntungkan dalam kebijakan ini? Tentu mereka para pemilik modal alias para korporasilah jawabannya. Apalagi negara yang hanya menggantungkan pendapatannya pada pajak dan hutang. Sehingga perputaran ekonomi harus tetap berjalan. Tak peduli dan kehilangan rasa empati terhadap rakyat. Mereka seolah ingin lepas tangan dari kewajiban mengurus rakyat terutama yang terdampak wabah. Bahkan terkesan membiarkan masyarakat yang sehat rentan terkena virus, hanya atas nama meningkatkan ekonomi, serta membiarkan para tenaga kesehatan berlama-lama bertarung nyawa.

Dalam hal ini bukan berarti tempat ibadah tak seharusnya ditutup. Karena memang ini adalah salah satu ikhtiar kita sebagai manusia agar terhindar dari wabah. Namun alangkah bagusnya jika kebijakan ini merata pada semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Karena akan sia-sia saja jika disatu sektor saja yang berlaku sedang disektor lainnya tidak. Sebab virus tak kasat mata ini menyebar melalui pergerakan manusia dengan intensitas yang tinggi serta tak adanya jarak yang dibatasi. Maka tempat ibadah maupun mal atau bandara, besar peluangnya menjadi tempat persebaran virus.

Justru kebijakan yang terkesan berat sebelah ini bukan menjadi solusi untuk pencegahan wabah, melainkan malah akan membuat wabah kian menyebar. Belum lagi persoalan baru akan lahir yaitu gejolak ditengah-tengah masyarakat. Karena disatu sisi mereka dilarang beribadah di masjid, namun disisi lain justru banyak bandara dan mal disesaki pengunjung dan penguasa terkesan membiarkan. 

Namun sesungguhnya akar penyebab semua persoalan ini adalah karena diterapkannya sistem sekuler kapitalis. Roda ekonomi negara pun berdiri disisi kepentingan ekonomi global. Bukan berada di atas roda ekonomi rakyat yang dalam situasi wabah seharusnya menjadi tanggungan negara. Maka tak mengherankan jika kekayaan alam juga hanya dipersembahkan kepada para korporasi lokal dan internasional.

Bagi peradaban kapitalisme, penerapan konsep ekonomi jahat seperti ini memang sah-sah saja.

Karena semua berada dalam genggamannya, termasuk aspek kemanusiaan yang harus tunduk pada kepentingan modal. Itulah juga mengapa, selama ini kita menyaksikan rakyat banyak yang selalu menjadi tumbalnya. Bahkan di tengah krisis karena wabah seperti saat ini pun, para kapitalis tetap berusaha mencari peluang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mulai dari industri farmasi, alat kesehatan, telekomunikasi, industri layanan berbasis online, hingga industri asuransi, infrastruktur, dan yang lainnya.

Para korporasi ini pun didukung penuh oleh negara. Sehingga kebijakan zalim berbasis kapitalis semakin menggurita. Maklum, kursi kekuasaan disistem sekarang harganya super mahal, hingga dukungan modal dari para sponsor pun menjadi kemestian. Dan membalasnya ketika sudah berhasil meraih kekuasaan adalah sesuatu yang wajib dilakukan.

Islam Melindungi Nyawa Rakyat

Islam bukan hanya sebagai agama saja, melainkan juga sebagai ideologi yang melahirkan solusi atas segala permasalahan manusia. Dalam Islam, urusan nyawa rakyat menjadi hal yang diutamakan. Bahkan keberadaan syariat dan negara dalam Islam (yakni khilafah) salah satunya berfungsi untuk menjaga nyawa manusia dan menjamin kesejahteraan hidup mereka.

Dalam kondisi wabah seperti saat ini, negara hanya akan fokus untuk memutus rantai penyebaran virus. Menutup semua peluang penyebarannya serta memberikan sanksi yang tegas jika ada yang melanggarnya. Tidak hanya itu saja, negara juga akan memenuhi semua kebutuhan rakyat selama masa pandemi tanpa terkecuali. Sehingga rakyat hanya akan fokus menghindarkan dirinya dari virus, tanpa harus dipusingkan lagi dengan biaya kebutuhan sehari-harinya. Tak akan lagi galau mau makan apa, karena negara yang menanggung semuanya.

Adapun dananya akan diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung oleh negara, bukan para korporasi.

Sehingga tak akan ada lagi nyawa rakyat dan nyawa para tenaga kesehatan yang berjatuhan. Sebab negara dengan serius menanganinya dengan baik. Selain itu, negara akan melakukan pendekatan spiritual dengan memahamkan rakyat, agar senantiasa bersabar di atas ujian yang Allah SWT berikan, dan berikhtiar semampunya untuk menghindari virus. Sehingga rakyat tak akan stres atau malah menjadi membangkang karena penguasa yang terkesan mencla-mencle dalam menangani wabah. 

Dengan sistem Islam, negara akan menjalankan amanahnya bukan hanya karena berdimensi dunia, melainkan juga berdimensi akhirat. Maka bisa dipastikan, negara dan penguasanya akan sungguh-sungguh menuaikan amanahnya dengan optimal. Menjadi pengurus umat sekaligus menjadi penjaganya.

Sebab mereka benar-benar memahami, bahwa setiap kebijakan yang menzalimi rakyat akan menuai laknat dan adzab. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

“Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim).

“Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepemimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR Ahmad). Wallahualam Bissawab.(*)