Sudan Merana di Bawah Cengkeraman Kepentingan Barat

Oleh: Ucy*)

IndonesiaNeo, OPINI - Konflik berdarah kembali pecah di Sudan dan menewaskan ratusan warga sipil. Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) melakukan “pembantaian massal” terhadap ratusan warga di kota El Fasher, negara bagian Darfur Utara (CNN Indonesia, 7/11/25).

Krisis ini mencapai puncak dari persoalan yang telah berlarut-larut, meski sering kali tersembunyi oleh berita tentang Gaza. Cara yang diterapkan oleh RSF dalam usaha genosida ini ternyata lebih brutal daripada yang diperkirakan. Saat pengepungan berlangsung, sekitar 1,2 juta warga kota mengalami kelaparan ekstrem dan hanya bisa bertahan dengan makan pakan hewan. Banyak perempuan diperkosa sebelum dibunuh bersama anak-anak mereka. Sementara itu, laki-laki dewasa dan muda disiksa secara sadis, digantung di tempat-tempat terbuka, kemudian ditembak massal. Semua insiden ini sengaja direkam dan videonya disebarluaskan ke seluruh dunia.

Motivasi Inggris untuk mendominasi Sudan secara total sangat jelas. Sudan, khususnya bagian selatannya, merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Cadangan minyak, gas, dan emasnya sangat besar. Negara ini juga kaya akan industri mineral seperti produksi besi, tembaga, kromit, mangan, gipsum, seng, bahkan uranium.

Sebagai negara kapitalis, Inggris tentu tidak mampu menyamarkan watak tamaknya untuk menjajah dan mengontrol semua potensi Sudan sendiri. Namun, setelah Perang Dunia II, negara-negara Barat (Eropa) di bawah tekanan PBB (AS yang ingin merebut posisi) telah setuju untuk menghentikan pendudukan militer dan kolonialisme dengan membebaskan semua wilayah bekas jajahan mereka. Oleh sebab itu, bentuk penjajahan mulai berubah dari fisik menjadi politik dan ekonomi melalui pembentukan pemimpin-pemimpin boneka.

Akhirnya, ketegangan yang dihasilkan dari kebijakan kolonial ini memicu “perang saudara” yang berkepanjangan. Apalagi masuknya pemain baru, utamanya Amerika, yang ingin membangun pengaruh ekonomi dan politik, baik di Sudan maupun di Timur Tengah, melalui kontrol politiknya di Sudan. Tentu saja, partisipasi AS dalam konflik Sudan ini didorong oleh kepentingan nasional, seperti potensi AS sebagai salah satu importir minyak terbesar dari Sudan Selatan, serta kepentingan regional yang lebih luas.

Fakta-fakta ini tentu mengancam kepentingan strategisnya di wilayah tersebut. Dikhawatirkan, politik Islam dan gerakan Islam akan memperluas jangkauannya dan menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut di Afrika, bahkan memicu konflik dari pantai Afrika Barat hingga Laut Merah. Jangan lupakan, AS sejak lama berupaya mengikat negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika dan Timur Tengah ke dalam poros politiknya.

Situasi politik Sudan memang rumit sehingga banyak pihak pesimis konflik di sana bisa berakhir baik. Alih-alih selesai, pada 15 April 2023, perang saudara besar kembali meledak, yaitu saat dua kekuatan militer Sudan—Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—bentrok dengan RSF yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Padahal, dua tahun sebelumnya, pada 2021, pasukan pemerintah dan paramiliter ini bekerja sama menggulingkan rezim militer Islamis Omar al-Bashir atas tekanan masyarakat yang terpengaruh propaganda global tentang demokratisasi. Pemicu bentrokan adalah rencana integrasi RSF ke dalam SAF, serta pembagian kekuasaan di pemerintahan baru di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (SAF).

Namun di balik itu, ada motif lain yang terjalin dalam konflik, yaitu perebutan kontrol atas tambang emas dan sumber daya lainnya di berbagai daerah Sudan. Terutama bagi RSF yang di era Al-Bashir mendapat keuntungan besar sebagai imbalan atas loyalitas dan perlindungannya terhadap kelangsungan rezim selama 30 tahun.

Sejak perang terbaru ini dimulai, RSF unggul. Namun sesuai sifatnya, RSF sering melakukan kekejaman terhadap pihak yang dianggap musuh. Sejak konflik meletus hingga serangan ke pangkalan militer Al-Fasher di Darfur pada 26 Oktober 2025, lebih dari 150.000 warga tewas dan 12 juta orang mengungsi. Bahkan PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dan Sudan sebagai tempat krisis pengungsi terbesar di dunia.

Oleh karena itu, seperti skenario pemisahan Sudan Selatan dari utara, tujuan konflik ini adalah membelah lagi wilayah Sudan yang tersisa dengan garis timur dan barat, sehingga Darfur (Sudan Barat) terpisah dari Khartoum (Sudan Utara). Dengan demikian, persatuan umat Islam akan semakin lemah, penjajahan semakin mudah, dan potensi Islam yang kuat di Sudan akan semakin terasingkan.

Apa yang Harus Dilakukan Umat Islam?

Seperti di Gaza, warga Sudan sedang menanggung penderitaan ekstrem. Mereka berteriak minta bantuan kepada kita sesama Muslim. Mereka hampir putus asa mengharapkan pemimpin Muslim dunia yang hanya fokus pada kekuasaan. Apalagi pemimpin Arab yang jelas telah berubah, yaitu dengan berkolusi bersama kekuatan imperialis Barat yang justru telah mengacaukan hidup mereka.

Selama ini, dunia termasuk umat Islam telah ditipu oleh propaganda krisis Sudan sebagai pertikaian etnis atau perang saudara. Akibatnya, mereka begitu kejam membiarkan rakyat Sudan menderita dalam waktu lama. Ini adalah hasil nasionalisme yang ditanamkan penjajah pada mereka, hingga solidaritas antaragama pun hampir hilang. Padahal kenyataannya, krisis Sudan adalah rencana licik negara adikuasa yang melibatkan boneka dan kaki tangan negara lain. Tujuannya adalah merebut pengaruh politik yang akhirnya untuk bertengkar atas sumber daya alam Sudan yang melimpah.

Bahkan bukan hanya di Sudan, hal serupa sebenarnya terjadi di wilayah lain, khususnya negara-negara Muslim di Afrika. Ini adalah gambaran umat Islam di bawah sistem sekuler kapitalisme global. Mereka menjadi korban keserakahan negara adikuasa dan terpecah atas nama negara-bangsa dengan pemimpin bonekanya. Lalu mereka dijauhkan dari identitas Islam yang seharusnya menjadi kunci kemuliaan dan kebangkitan mereka. Bahkan mereka diberi narasi bahwa Islam adalah penyebab penderitaan dan perpecahan.[]

*) Mahasiswa UM Buton