TKA Masuk Saat Angka Covid-19 di Kolaka Meningkat, Bisnis di Masa Kritis?

 

Oleh :Wa Ode Rahmawati (Pemerhati Sosial)

 

Kasus Covid-19 di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) masih melonjak drastis. Tidak terelakkan, beranda media sosial masih dipenuhi kabar duka atas kasus wabah ini. Namun, di tengah lonjakan tersebut, 17 Tenaga Kerja Asing (TKA) justru dibiarkan masuk di Desa Sopura, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) demi melanjutkan pembangunan smelter salah satu perusahaan di sana.

 

Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Nakertrans Kolaka, Hartono mengatakan, mereka adalah tenaga ahli di bidangnya. Sebagiannya merupakan tenaga ahli di bidang tertentu, seperti kontruksi, metalurgi, hingga tenaga khusus yang menangani keuangan (http://telisik.id, 26/7/2021).

Kebijakan Pemerintah Inkonsistensi

        Per Kamis, 15 Juli 2021, Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat total masyarakat yang terinfeksi positif Covid-19 di Sultra sudah mencapai 13.356 orang. Terjadi penambahan kasus baru sebanyak 226 orang yang tersebar di 11 daerah/kota

.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Sultra, La Ode Rabiul Awal di Kendari, Kamis malam, mengatakan kasus positif Covid-19 di provinsi saat itu lebih banyak daripada pasien sembuh. Rinciannya adalah Kota Kendari sebanyak 109 orang, Kabupaten Konawe 30, Kolaka 29, Wakatobi 20, Konawe Selatan 14, Kolaka Utara 8, Muna 5, masing-masing Kota Baubau dan Kabupaten Bombana 4, Kolaka Timur 2 dan Buton Tengan 1 orang. (m.antaranews.com, 15/7/2021)

 

Mestinya, di tengah situasi ini aktivitas yang berpotensi memicu bertambahnya kasus Covid-19 tidak terjadi. Mengingat saat ini pemerintah sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku 21-25 Juli 2021. Bahkan update terbaru, mulai Senin, 26 Juli 2021 pemerintah resmi melakukan perpanjangan PPKM yakni PPKM berdasarkan level. (Liputan6.com, 27/7/2021)

 

Dari kebijakan tersebut mobilitas masyarakat dibatasi, ruang gerak dipersempit, izin pembukaan pasar rakyat (penjualan sembako) harus dengan prokes yang ketat, izin penjualan selain kebutuhan pokok dengan waktu yang terbatas. Begitupun, warung makan pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya membatasi jumlah pengunjung maksimal 3 orang dan sebagainya.

 

Tentu hal ini sangat berdampak pada rakyat yang pemenuhan hidupnya sangat bergantung kepada pendapatan harian. Tidak jarang pendapatan mereka menurun drastis bahkan benar-benar hilang. Ironisnya, pemerintah justru menambah luka rakyat dengan membuka akses masuk untuk TKA. Hal tersebut membuat masyarakat bingung bukan kepalang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlihat inkonsistensi. Alih-alih menjalankan kebijakan PPKM secara serius, untuk kesekian kalinya kembali mempertontonkan perlakuan pilih kasih antara rakyat sendiri dan asing.

 

Kedatangan TKA Bukan Kali Pertama

         Sebelumnya, pada tahun 2020 sebanyak 500 orang TKA asal China diizinkan masuk di Sultra untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra. Saat itu, gerombolan tersebut menuai polemik dan penolakan dari masyarakat sebab terjadi di masa pandemi virus Covid-19. Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, wabah Covid-19 bisa kian mengkhawatirkan karena para TKA itu potensial membawa virus ke Indonesia. (dpr.go.id, 30/4/2020)

                                          

Dan terulang kembali, dalam kondisi genting ini sikap pemerintah kian tidak karuan. Bagaimana tidak, saat nyawa manusia terus berjatuhan perlahan demi perlahan, nasib rakyat semakin sengsara karena banyak yang kehilangan pekerjaan, pemerintah justru memberikan kesempatan kerja untuk asing. Maka wajar jika rakyat menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada hanya untuk berbisnis di masa kritis.

 

Inilah kapitalisme, dimana takaran untung rugi materi lebih berharga daripada persoalan kesehatan jutaan manusia. Tata kelolanya yang terkesan tumpang tindih dan tidak jelas arah menyebabkan harapan penyelamatan nyawa manusia tinggal ilusi. Jika alasannya karena terlanjur menyepakati kerjasama dengan pihak luar, maka inilah saatnya mengubah posisi sebagai negara independen, mandiri, tidak dikontrol oleh asing sebagaimana amanat dari UUD 1945. Akan tetapi, hal ini mustahil terwujud dalam sistem yang berasaskan keuntungan daripada maslahat bagi manusia.

 

Pandemi Tuntas Dengan Islam

         Islam adalah agama paripurna yang mampu menuntaskan seluruh problematika kehidupan tak terkecuali wabah. Wabah yang terjadi bukanlah yang pertama kali, dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah pernah terjadi di negeri Syam. Sebagai pemimpin, Umar melarang warga Syam keluar dari wilayahnya dan melarang warga dari luar Syam memasuki wilayah Syam.

 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada , maka jangan tinggalkan tempat itu.”(HR Bukhari dan Muslim)

 

Ketika suatu wilayah menghadapi wabah, maka pemimpin secara tegas mengambil solusi sigap dan cepat tanggap dengan melakukan lockdown total terhadap wilayah terjadinya wabah. Rakyat pun dilarang keluar-masuk wilayah itu yang berpeluang besar menularkan wabah pada warga di wilayah lain, tanpa ada pengecualian, termasuk asing. Hal ini menunjukkan prioritas pemimpin adalah keselamatan rakyat.

 

Pemimpin pun tidak akan berlepas tangan terhadap warganya selama masa lockdown, ia akan memenuhi apa saja yang rakyat butuhkan, sebab ia memahami bahwa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Terkait dengan sumber pembiayaan, maka negara memiliki kas yang bernama Baitul Mal. Sumber-sumbernya meliputi pengelolaan negara atas kepemilikan umum dan negara, seperti kharaj, fa’i, hasil tambang, hasil hutan dan lain sebagainya. Sehingga, ia mampu memajukan negara dan berdiri sendiri sebagai negara mandiri dalam menjalankan fungsinya, meski tanpa campur tangan asing.

 

Pemimpin seperti inilah yang menjadi harapan umat hari ini. Pemimpin Islam yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia di bawah kepemimpinannya. Dan semua itu hanya bisa terwujud dalam sistem Islam, bukan Kapitalisme yang hanya menambah rentetan persoalan umat manusia tanpa pernah menghadirkan solusi tuntas atasnya. Wallahu a’lam bi shawwab.(**)