My Pertamina, Cara Paksa Konsumsi BBM Mahal

 

Siombiwishin (Aktivis Dakwah)

 

Masalah bahan bakar minyak (BBM) kembali dipersoalkan, rakyat lagi-lagi dibuat tercengang dengan rencana kebijakan yang membingungkan. Kebijakan yang diupayakan dapat memastikan subsidi BBM Pertalite dan solar tepat sasaran, yakni tepat dinikmati oleh rakyat yang kurang mampu. Kebijakan yang mengharuskan masyarakat melakukan registrasi pada aplikasi MyPertamina, atau di website https://subsiditepat.mypertamina.id/. Namun, benarkah kebijakan ini akan tepat sasaran?

 

PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menyatakan, mulai 01 Juli 2022 uji coba rencana pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi diterapkan di beberapa daerah. Bukannya meringankan, hal ini justru akan membuat resah masyarakat ketika mekanisme tersebut benar-benar diterapkan secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, bahwa rakyat tentu akan makin sulit mengakses BBM subsidi karena harus menggunakan aplikasi yang belum tentu di pahami oleh rakyat kecil kebanyakan.

 

Selain itu, sebagian masyarakat yang tidak menggunakan ponsel pintar seakan didorong untuk memilikinya demi bisa membeli BBM subsidi, dorongan ini tentu akan menambah anggaran pengeluaran mereka yang penghasilannya tidak seberapa, belum lagi pembelian kuota internet yang terbilang mahal bagi rakyat kecil. Ditambah permasalahan mengenai sinyal yang tidak selalu ada di daerah-daerah tertentu, kemudian adanya permasalahan teknis seperti kesulitan mendaftar, mengunduh aplikasi, hingga terkait barcode. Semua persoalan ini jelas makin menyulitkan rakyat mengakses BBM subsidi, khususnya Pertalite yang mulai langka.

 

Di satu sisi, BBM nonsubsidi Pertamax justru semakin mudah diakses, menjadi lumrah jika masyarakat berpendapat bahwa ini adalah modus pemerintah untuk menghilangkan Pertalite. Mengingat hal yang sama pernah terjadi pada Premium, awalnya langka kemudian hilang. Alhasil, bagi masyarakat yang merasa sulit dan direpotkan terpaksa memilih menggunakan Pertamax, walaupun pilihan tersebut akan lebih menguras kantong mereka.

 

Kepada CNN Indonesia, pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Center of Economics and Law Srudies (Celios) Bhima Yudhistira yang mengkritik keras kebijakan yang disusun pemerintah dan pertamina. “Menurut saya tidak tepat dan sekarang pasti banyak yang keberatan karena ini seperti dipaksa beli Pertamax, terutama kelas menengah yang rentan. Jangan pelit subsidi, karena pemulihan ekonomi masih butuh support pemerintah, lagipula APBN masih surplus”.

 

Selain itu, ia menekankan sebelum menerapkan kebijakan tersebut, harus ada perbaikan data penerima subsidi BBM. Karena jika data tidak akurat, maka berpeluang membuka kesempatan bagi orang kaya makin besar menikmati subsidi. Dan secara otomatis kebijakan akan menjadi tidak tepat sasaran. (CNN Indonesia, 29/06/2022)

 

Sistem ekonomi kapitalisme manganggap bahwa subsidi merupakan beban APBN yang jika terus dialokasikan kepada rakyat, maka APBN akan makin berkurang. Padahal jika dilihat dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani, jumlah alokasi subsidi pada BBM dan LPG masih lebih kecil dibandingkan bunga utang dan biaya pembangunan infrastruktur. Selain itu, sistem ini memiliki standar negara ideal, yaitu negara tanpa subsidi. Ketergantungan rakyat pada subsidi dianggap bentuk ketidakmandirian dan menghambat kemajuan suatu negara. (muslimahnews.net, 02/07/2022)

 

Miris, pengalokasian APBN seperti salah sasaran. Bukan mementingkan kemaslahatan umat terlebih dahulu, pihak berkuasa malah sibuk mengadakan pembangunan-pembangunan infrastuktur megah yang sama sekali tidak meringankan beban hidup rakyat. Sekarang subsidi pada rakyat bukan hanya disunat, namun sedikit demi sedikit dengan cara yang halus subsidi akan dihilangkan. Negara seakan ingin lepas tangan mengenai masalah yang cukup krusial bagi rakyat yang terkena impas, rakyat dengan ekonomi menengah kebawah khususnya.

 

Hal ini tentu saja akan berbeda jika negara menerapkan APBN yang dilandasi aturan Islam yang paripurna (baitulmal), segala kebutuhan pokok rakyat akan dimudahkan oleh negara. Negara akan menjamin kesejahteraan ummat, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sumber dana sistem ekonomi yang diatur dalam baitulmal, insyaallah tidak akan membebani rakyatnya. Adanya pengaturan terkait kekayaan alam milik negara yang tidak diperbolehkan dikuasai oleh pihak swasta dapat mendorong terjadinya pemerataan kebutuhan hidup bagi rakyat.

 

Kemudian adanya pengaturan terkait skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, dapat membuat negara lebih bijak dalam memutuskan pembangunan-pembangunan seperti apa yang harus diutamakan. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya pembelanjaan yang tidak tepat sasaran. Seluruh kebijakan yang diambil, selalu mengedepankan kemaslahatan  ummat. Subsidi untuk rakyat tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebuah kewajiban negara dalam meningkatkat kualitas hidup dan kesejahteraan warga negaranya. Wallahu’alam.