Negara Bangkrut Dalam Jerat Kapitalisme

Jihan (Pemerhati Masalah Sosial)

 

Krisis di Sri Lanka, negara tetangga India itu diambang kebangkrutan. Ekonomi negaranya telah “ambruk” karena kekurangan uang tunai untuk membayar impor kebutuhan pokok rakyatnya dan kegagalan membayar utang luar negeri sebelumnya.

 

TRIBUNBANTEN.COM - Sri Lanka bangkrut. Sri Lanka dihadapkan pada masalah gagal bayar utang luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau setara dengan Rp 729 triliun (asumsi kurs Rp 14.300). Negara tersebut telah gagal dalam membayar semua utang luar negeri, termasuk pinjaman dari pemerintah asing serta dana talangan IMF. (15/04/2022).

 

Kapitalisme Akar Masalahnya

Ada beberapa hal negara Sri Lanka tidak mampu membayar utang maupun bunga dari pinjaman asing diantaranya, sektor pariwisata yang jadi tulang punggung ekonomi Sri Lanka, kolaps sejak aksi bom gereja di Kolombo tahun 2019, dan akibat pembatasan selama pandemi covid 19.

 

Mata uang Sri Lanka pun mengalami inflasi dan terperosok hingga 80 persen. Sehingga nilai tukar yang lemah menyebabkan biaya impor semakin mahal dan membuat harga makanan melonjak mencapai 57 persen.

 

Bahkan negara tersebut sampai tidak memiliki uang untuk mengimpor bahan bakar minyak, susu, gas LPG, hingga kertas toilet. Ditambah masalah korupsi yang semakin membuat rumit masalah ekonomi, dengan memperkaya diri sendiri sehingga memperburuk perekonomian negaranya.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kondisi Indonesia jauh berbeda dengan Sri Lanka yang sedang mengalami krisis utang. Menurutnya, pembiayaan utang Indonesia justru menurun dari tahun lalu.

 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga Maret 2022, pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun. Jumlahnya terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp133,6 triliun dan pinjaman Rp16 triliun.

 

Total pembiayaan utang itu turun 55,6 persen dari posisi Maret 2022. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi Indonesia berbeda dengan Sri Lanka. Indonesia kerap dibandingkan dengan kondisi Sri Lanka, di antaranya karena adanya utang terhadap China.

 

Dia menjelaskan bahwa kondisi pasar SBN dan pasar uang cenderung tertekan oleh inflasi, dampak konflik geopolitik, dan capital outflow. Namun, dalam kondisi itu Indonesia mampu menciptakan ketahanan APBN dengan kondisi kas yang cukup (Bisnis.com, 20 Apr 2022).

 

Meski demikian, Indonesia tetap harus mewaspadai lonjakan utangnya. Diketahui, Utang pemerintah RI sudah tembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022. Dikutip dari APBN kita, data per 28 Februari menyebut utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 T. Gagal bayarnya Sri Lanka seharusnya menjadi sorotan bagi negara Indonesia.

 

Utang luar negeri menjadi sesuatu yang berbahaya, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman al-Maliki (1963) dalam kitab As-Siayasah al- Iqtishadiyah al- Mutsla/Politik Ekonomi Ideal, h. 200-207). Mengungkap empat bahaya besar utang luar negeri.

 

Pertama, membahayakan eksistensi negara. Pasalnya, utang adalah metode baru negara-negara kapitalis untuk menjajah suatu negara.

 

Kedua, sebelum utang diberikan, negara-negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi.

 

Ketiga, membuat negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Keempat, utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri muslim.

 

Pertumbuhan ekonomi kapitalisme hanyalah tipuan. Berkutat pada uang, utang, dan saham yang mewujud dalam kertas-kertas transaksi yang tidak riil. Akibat ditopang sektor nonriil menyebabkan kapitalisme sangat rentan dengan krisis.

 

Sedikit saja suku bunga dinaikkan, inflasi meluas. Negara-negara yang menggantungkan kehidupannya pada utang dan impor bahan baku pada akhirnya menjadi tidak stabil.

 

Menimbulkan kenaikan diberbagai komoditas pangan maupun BBM yang banyak terjadi di negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia yang belakangan rajin menaikkan harga di tengah ekonomi rakyat yang makin sulit. Kali ini, wacana kenaikan BBM juga mengemuka dengan alasan harga minyak dunia juga ikut naik.

 

Tata Kelola Perekonomian Negara Dalam Sistem Islam

Jika persoalannya adalah sistem dan ideologi kapitalisme maka Islam sebagai sistem kehidupan juga memiliki solusi sistemis dalam menghadapi krisis. Sistem ekonomi Islam memberikan pengaturan dasar tata kelola perekonomian sebuah negara.

 

Pertama, pembagian kepemilikan secara benar. Pembagian kepemilikan dalam ekonomi Islam itu ada tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

 

Pembagian ini sangat penting agar tidak terjadi dominasi ekonomi, yakni hegemoni pihak yang kuat menindas yang lemah. Dominasi itu terjadi karena penguasaan sektor kepemilikan umum yang tidak semestinya dimiliki perseorangan atau perusahaan swasta.

 

Semisal, penguasaan individu atau swasta atas barang tambang, gas, minyak bumi, kehutanan, sumber daya air, jalan umum, pelabuhan, bandara, dan sebagainya yang menjadikan ekonomi mereka kuat, meluas, hingga mendominasi kekayaan.

 

Kedua, pengaturan pembangunan dan pengembangan ekonomi yang benar, yaitu bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil, bukan nonriil. Dengan begitu, krisis ekonomi tidak akan terulang lagi.

 

Ketiga, distribusi harta kekayaan oleh individu,  masyarakat, dan negara. Sistem ekonomi Islam akan menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi semua kebutuhan asasinya (primer). Sistem ekonomi Islam juga menjamin bagi seluruh rakyatnya untuk dapat meraih pemenuhan kebutuhan sekunder maupun tersiernya.

 

Itulah gambaran global sistem Islam sangat tahan dengan krisis. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga ditopang dengan mata uang emas dan perak yang telah terbukti stabil dan anti inflasi.

 

Kemiskinan buruk hanya terjadi dalam ideologi kapitalisme. Sementara, dalam sistem Islam, masalah kemiskinan sangat minim terjadi. Itu pun cenderung menimpa individu rakyat saja, tidak sampai menjadikan sebuah negara bisa bangkrut dan bergantung pada belas kasih negara lain melalui mekanisme utang berikut bunganya yang menjerat.

 

Dalam sistem Islam, perputaran harta tidak akan beredar di kalangan orang kaya saja. Sebab, ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi harta yang dimilikinya sesuai ketentuan syariat. Sistem Islam akan mengoptimalkan segala potensi sumber daya alam di negeri-negeri Islam untuk menghidupi rakyatnya.

Wallahu'alam bishawab.