Rupiah Ambrol, Rakyat Lari ke Pinjol

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih*)

IndonesiaNeo, OPINI - Hidup semakin sulit, rezeki seolah semakin sempit. Itulah yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia ketika Rupiah melemah hingga RP17.800 untuk setiap US$ 1. Tak dinyana, Presiden Prabowo dalam pidatonya saat  peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), menilai masyarakat kecil, terutama di desa, tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak kurs Dollar  karena tak pernah pakai Dollar (kompas.com, 16-5-2026). 

Presiden pun menuduh pihak-pihak yang menyuarakan Indonesia akan cheos atau kolaps adalah mereka yang suka bepergian ke luar negeri dan para pengusaha, pidato ditutup dengan mengatakan publik tidak perlu khawatir selama Menkeu Purbaya masih bisa tersenyum itu artinya perekonomian kita masih baik-baik saja. 

Sungguh disayangkan, jika kalimat peremehan itu justru keluar dari lisan pemimpin tertinggi di negeri ini. Seolah kalimat itu memang asal dibunyikan tanpa dipikir lebih dulu baik buruknya, masuk logika atau malah bagian dari pembodohan. Sejumlah pengamat ekonomi sangat menyayangkan respon presiden yang demikian. Salah satunya adalah Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, yang  mengatakan memang masyarakat di pedesaan tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi.

Menurut Ronny, masalah utamanya bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak. Nilai tukar dolar pada dasarnya tetap memengaruhi harga barang di Indonesia, termasuk yang dirasakan masyarakat pedesaan (BBC.com,18-5-2026). Contoh barang yang diperlukan petani seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian besar bahan pangan, sangat dipengaruhi oleh kurs dolar.

Ketika rupiah melemah sampai ke level Rp17.600 per US$1, maka tekanan biaya untuk memproduksi barang-barang itu bakal merembet ke harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebab, sebagian besar bahan bakunya masih impor tegas Ronny.

Ekonom Yanuar Rizky  juga mengatakan, yang menjadi masalah, ketika harga-harga naik itu  tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Sehingga, imbasnya, daya beli semakin tertekan.  Masyarakat kelas menengah yang masih memiliki tabungan akan mulai menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan harian.

Mirisnya, menurut Yanuar,  bagi kelas menengah ke bawah, mereka terjebak pada pinjaman online alias pinjol. Hal itu tercermin dari data yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut total utang pinjaman online masyarakat Indonesia telah menembus Rp103, 03 triliun per Maret 2026 atau melonjak 26,25 persen secara tahunan. Dan memang sejak 2023 sampai hari ini, menurut Yanuar, jika dilihat  dari kenaikan pinjol dan utang kartu kredit, menunjukkan kredit macet terus naik. Rakyat makan tabungan dan makan utang untuk memenuhi kebutuhan hariannya, ketika ini terus terjadi tanpa solusi maka tingkat depresi pun akan semakin tinggi. Selanjutnya, tanpa pendampingan negara yang berarti kran putus asa akan semakin terbuka lebar. 

Sistem Kapitalisme Sekuler: Rakyat Jadi Korban

Tak bisa dipungkiri, depresiasi rupiah terhadap dolar membuat kondisi perekonomian di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdampak pada naiknya harga-harga bahan baku dan juga energi. Dan ini bukan sekali dua terjadi, melainkan sepanjang tahun siapa pun presidennya. Rupiah tak benar-benar berdaulat atas negerinya sendiri. 

Jangan ditanya lagi bagaimana keadaan rakyat. Setiap menteri mengumumkan hasil pencapaian kinerjanya, hingga presiden percaya diri kita baik-baik saja. Nyatanya rakyat semakin terimpit, masih  kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga berujung pada jeratan pinjol, dan lain sebagainya. Yang hidup sejahtera hanya level pejabat. 

Konstelasi politik Internasional (perang AS-Iran) sangat mempengaruhi aktivitas pasar global sehingga memicu melemahnya  nilai tukar rupiah terhadap Dolar. Ditambah ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas kondisi masyarakat menjadikan runyam situasi, hingga berujung pada kekeliruan penyelesaian masalah ekonomi. Bagaimana pun cara pandang terhadap kehidupan ini sangat memengaruhi setiap solusi yang diambil. Ketika hukum manusia yang dipakai, dan jelas meninggalkan hukum Allah SWT. maka, sudah bisa dipastikan penderitaan tak berkesudahan yang akan diterima. 

Dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme saat ini masyarakat pada akhirnya menanggung sendiri beban hidup karena ketiadaan peran pemerintah untuk menyelesaikan problem tersebut, justru kebijakan yang dibuat semakin memperburuk keadaan, dimana  jumlah utang semakin melambung. Dan itu utang berbasis riba, nasib rakyat sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. 

Hukum Siapa Yang Lebih Baik?

Bagi seorang muslim, jelas jawabannya adalah hukum Allah SWT. Pencipta manusia dan alam semesta sekaligus Pengaturnya. Maka tak layak jika manusia kemudian merasa lebih tahu dibanding Allah. Ketika hukum syariat yang diterapkan maka ada maslahat di dalamnya, maslahat di sini bukan standar manusia, yang isi kepalanya saja bisa berbeda. Namun maslahat standar Allah, Sang Khaliq dan Mudabbir. 

Maka, syariat Islam mewajibkan negara menerapkan Sistem Ekonomi Islam dengan mewajibkan penggunaan sistem mata  uang yang lebih stabil, yakni dengan emas dan perak. Atau Dinar dan Dirham. Sejarah panjang dunia membuktikan bahwa logam emas cenderung stabil, anti inflasi dan secara zatnya sendiri sudah berharga. Harga seekor kambing pada masa Rasûlullâh satu Dinar, dengan berat standar 4,25 gram dan kadar 22 karat kemudian dikurskan dengan harga emas hari ini berkisar Rp12.150.000 hingga Rp13.078.000, masih sangat-sangat bisa terbeli kambing dengan harga hari ini berkisar Rp1.800.000-Rp5.000.000. Luar biasa bukan?

Syariat Islam juga mewajibkan negara  menjaga stabilitas harga-harga dengan mekanisme tertentu yang ditetapkan syariat, seperti larangan riba, jaminan distribusi, pengaturan kepemilikan, tidak mematok harga, subsidi silang dari wilayah yang surplus ke wilayah yang minus, dan lainnya yang menjadikan negara hadir secara riil mengurusi urusan rakyatnya.

Sebab dalam Islam, kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemimpin, karena ia adalah ra’in sekaligus junnah yang wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraan hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari). 

Dalam hal ini, seluruh kaum muslim masih memiliki kewajiban agung yaitu menegakkan syariat kâfah menggantikan  Sistem Ekonomi Kapitalisme buatan manusia. Wallahualam bissawab.[]


*) Institut Literasi dan Peradaban