PPKM, Efektifkah di Tengah Pandemi?
Di tengah makin banyaknya korban positif Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dengan harapan penyebaran virus akan menurun, namun banyak pihak yang menyayangkan kebijakan ini diambil. Pasalnya kebijakan tersebut sama saja dengan kebijakan sebelumnya, hanya mengganti istilah saja. Karena realitasnya di lapangan masih saja ada pelonggaran kebijakan bagi pihak-pihak tertentu yang menguntungkan ekonomi.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebenarnya sama saja dengan kebijakan yang sebelumnya telah diberlakukan, jika pemerintah hanya setengah-setengah dengan kebijakan tersebut. Hal ini justru tidak akan pernah menyelesaikan laju penyebaran virus, ibarat gali lubang tutup lubang, karena persoalannya tidak sampai pada akar masalah yang sesungguhnya.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi di akhir pekan Juni, 2021,"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat." Jokowi juga berpesan, agar kebijakan efektif, harus ada kerjasama semua pihak, utamanya dalam menerapkan protokol kesehatan (Merdeka.com, 01/07/2021).
Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya dalam sistem demokrasi pengambil kebijakan yang sesungguhnya adalah para pemilik modal, sehingga tidak heran setiap kebijakan yang dikeluarkan pemegang kebijakan harus tetap pada kepentingan mereka. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang selalunya tidak efektif menyelesaikan penyebaran virus Covid-19, meskipun berubah nama saja dan hal demikian tak membawa perubahan yang berarti bahkan membingungkan masyarakat.
Pun, kebijakan tersebut membatasi gerak masyarakat, namun melonggarkan para korporasi menjalankan usahanya. Ini terbukti dengan masih masuknya para pekerja asing di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Demikian terlihat jelas bahwa pemegang kebijakan belum sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan pandemi, sebab tabiat sistem kapitalisme, yakni semua diukur berdasarkan aspek materi. Itulah sifat sesungguhnya para korporasi, materi di atas segalanya. Miris!
Padahal telah banyak pakar yang menilai dari kebijakan PPKM tersebut akan sama saja dengan kebijakan yang sebelumnya. Sebagaimana anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah namun pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mencoba karantina wilayah atau lockdown total (Merdeka.com, 01/07/2021).
Berbeda dengan sistem Islam, sebagaimana lockdown wilayah adalah solusi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika menghadapi wabah di negeri Syam. Mengunci wilayah yang terkena wabah ini juga merupakan solusi yang sangat efektif untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, sebab orang yang berada diwilayah terkena wabah tidak akan keluar dari wilayah tersebut dan orang yang tidak terkena pun tidak boleh masuk pada wilayah wabah.
Hal itu pun sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw,"Jika kalian berada disuatu tempat yang terserang wabah, maka jangan kalian keluar darinya, apabila kalian mendengar wabah disuatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya".
Dari itu, seyogyanya pemerintah dapat mengunci wilayah-wilayah yang terserang wabah, sehingga tidak menyebarkan pada wilayah lain. Pemerintah pun memiliki peran penting dapat menetapkan kebijakan mengingat pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat mengikat masyarakat, sebab memiliki kekuatan hukum.
Oleh karena itu, penting adanya kerjasama antara semua kalangan, baik masyarakat dan pemerintah dalam membantu mengurangi penyebaran covid-19 ini. Terlebih sebagai pejabat publik yang mana merupakan orang yang dijadikan panutan. Begitu juga masyarakat tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Wallahualam bissawab.(**)
Post a Comment