Vaksin berbayar, Benarkah mempercepat Proses Vaksinasi Masyarakat ?

 

Rasyidah (Mahasiswa STAI YPIQ BAUBAU)

 

Hipokrasi negeri ini, semakin nyata dalam mengatasi pandemi. Kebijakan linglung dan implementasi yang amburadul telah nyata membuat umat semakin menderita. Hal itu didukung oleh kebijakan Pemerintah yang telah mengeluarkan aturan baru terkait vaksinasi mandiri atau disebut Gotong Royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 sebagai perubahan Permenkes No.10/2021 (Bisnis.com, 12/8/2021).

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah menegaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong merupakan pilihan bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19. “Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin Gotong Royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” katanya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Setpres, Senin (12/7/2021).

 

Rencananya vaksin Covid-19 mulai bisa diakses masyarakat secara individu mulai Senin (12/7). Untuk tahap awal, vaksin bisa dibeli di sejumlah gerai Kimia Farma dengan harga pembelian Rp 321.600 per dosis dan tarif maksimal pelayanan sebesar Rp 117.910.

 

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar didukung oleh Kimia Farma dan Bio Farma. Dikutip dari siaran pers PT Kimia Farma Tbk (KAEF), vaksinasi gotong royong jalur individu ini sejalan dengan Peraturan Menkes nomor 19 tahun 2021. Aturan ini memang mengubah beberapa poin mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong.

 

Seperti yang dilansir pada Republika.co.id (15/7/2021) melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini sebagai alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional demi terciptanya kekebalan kelompok. Arya menegaskan, meski program vaksin berbayar berjalan bukan berarti program vaksin gratis ditiadakan. Arya Juga menegaskan bahwa "Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat. Masyarakat semakin banyak pilihan" katanya.

 

Hidup dalam naungan sistem kapitalis-sekuler sangat jelas menyesengsarakan rakyat. Hal demikian digambarkan dari hipokrasi penguasa saat ini dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penguasa yang seharusnya sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat, wajib memberikan pelayanan penuh secara optimal terhadap masyarakat, tanpa harus memungut biaya sepersen pun.

 

Namun, justru penguasa malah membuka luas pelayanan kesehatan yakni vaksnisasi mandiri atau vaksinasi gotong royong  yang katanya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19, itulah yang terlintas di benak para penguasa. Tapi bukan kah hal itu adalah alasan demi kepuasaan para korporasi belaka, tanpa mempertimbangakan nasib masyarakat yang memeliki keterbatasan ekonomi minim kebawah.

 

Kebijakan pemerintah terkait vaksinasi gotong royong (vaksin berbayar) ini perlu tindak lanjut secara detail. Apakah kebijakan tersebut adalah benar-benar bentuk opsi dalam proses percepatan vaksinasi bagi masyarakat atau ada maksud lain dari vaksiniasi tersebut.

 

Pemerintah bertindak tanpa berfikir , yakni selalu saja membuat kebijakan  dengan asal-asalan tanpa dirundingan oleh banyak pihak. Alih-alih mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity melalui vaksinasi, program ini justru mendapat banyak kritikan dan kecaman dari banyak pihak, khususnya bagi masyarakat yang memeliki kemampuan ekonomi minim kebawah.

 

Kebijakan yang sering kali mengecewakan masyarakat, seolah menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat memang ditunggangi banyak kepentingan, baik kepentingan internal maupun eksternl. Misalnya saja kepentingan bisnis sektor Kesehatan seperti vaksinasi. Padahal, vaksinasi sedang berlomba dengan menjalarnya virus ke tengah masyarakat.

 

Pemerintah hari ini sering kali lari dari tanggung jawabnya dan itu sangat jelas dalam melegalkan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri tersebut, yakni pemerintah seenaknya saja dalam melegalkan kebijakan tentang vaksinasi, padahal dalam proses vaksinasi itu butuh proses prosedural dan mekanisme yang lama, sehinga meminimalisir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

 

Masa pandemi yang belum juga reda serta berbagai problematik yang muncul karenanya, adalah bukti kegagalan sistem kapitalisme dalam menanggulangi pandemi. Sistem batil yang menjadikan akal manusia sebagai pemutus perkara, telah menghantarkan pada kebijakan yang hanya mengakomodasi kepentingan penguasa.

 

Penguasa yang sesungguhnya dalam sistem ini adalah para pemilik modal. Lihat saja bagaimana para pejabat begitu membungkuk dan menggelar karpet merah pada korporasi, agar kemaslahatan mereka terlindungi. Jadi wajar jika kebijakannya disetir oleh korporasi.

 

Berbeda dengan Islam, sistem buatan Allah SWT yang menjadikan syariat yang dibawa Nabi menjadi pemutus seluruh perkara. Sehingga para penguasa dalam Islam hanya membungkuk dan bersujud pada Allah SWT. Seluruh kebijakannya independendan sanagt begitu sistematik terbebas dari setiran pihak mana pun. Dan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai fokus utamanya.

 

Kebijakan Khalifah yang berdiri sendiri tanpa campur tangan asing, telah menghantarkan pada kebijakannya yang selalu ada maslahat bagi umat. Gelontoran dana begitu besar kepada para peneliti, untuk bisa cepat menemukan vaksin yang aman dan efektif. Daulah tidak mengandalkan vaksin dari negara lain.

 

Terkhusus di bidang jaminan kesehatan, negara tak hanya bicara tentang layanan dasar seperti penyediaan tenaga medis yang mumpuni, faskes, dan obat-obatan yang memadai, aman, dan membantu kesembuhan, tapi juga membahas soal ketahanan pangan, kecukupan gizi, kesehatan lingkungan, mitigasi bencana atau wabah, riset saintek, dan sebgainya.

 

Tapi tentu saja, riset vaksin negeri muslim dalam sejarah tersebut terbukti efektivitasnya karena dilahirkan oleh negara berideologi Islam, Khilafah Islamiah. Para Khalifah saat itu adalah mereka yang amanah yang memegang teguh sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

 

Sabda Rasulullah saw tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ideologi ini penting dijadikan arah pandang penanggulangan pandemi, termasuk perihal penyediaan vaksin. Yang mana sebaliknya menurut ideologi kapitalisme milik Barat, vaksin adalah varian intrumen penjajahan ideologis yang menargetkan negara-negara berkembang dan miskin, yang didominasi oleh negeri-negeri muslim. Wallahu A’lam Bisshowab.(**)