Kepemimpinan Represif, Petani Wadas Menjerit

 

Oleh: Jihan (Pemerhati Kebijakan Publik)

Begitu banyak peristiwa pembangunan yang harus jujur diakui meninggalkan luka bagi warga yang terdampak. Terbaru adalah penolakan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak wilayahnya dijadikan pertambangan terbuka batuan andesit untuk pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018. Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

Persoalan ini makin memanas dengan puncaknya pada Selasa 8 Februari 2022, terjadi ketegangan antara warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan pengukuran tanah proyek Bendungan Bener di desa tersebut. Ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang mendampingi tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng, melakukan kegiatan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit. Area yang diukur lebih kurang 114 hektare.

Penangkapan terhadap 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan tersebut tak urung menimbulkan isu liar terutama di media-media sosial. Cuma sehari warga menginap di kantor kepolisian setempat, karena Rabu 9 Februari 2022 mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. (www.mediaindonesia.com 10/02/2022)

Kepemimpinan Represif, Wajah Asli Demokrasi

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta layanan publik maupun daya saing. Namun, kerap kali kita temukan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak serta-merta berjalan sesuai harapan masyarakat. Contohnya yang terjadi di Desa Wadas.

 

Pemerintah dalam melaksanakan program Bendungan Bener ini terkesan dipaksakan dan hanya disetujui oleh beberapa perwakilan, dari 400 kepala keluarga berdampak pembangunan Bendungan Bener. Konsep ganti rugi yang dijadikan jaminan untuk mengganti tanah warga, nyatanya tak memberikan efek bagi keberlangsungan penghasilan para petani Wadas dalam jangka panjang. Penegakan hukum bagi masyarakat pun sangat lemah, sehingga terkadang tak memihak kepada masyarakat. Pada akhirnya memaksa masyarakat untuk melakukan pemblokiran, mirisnya ditanggapi oleh aparat keamanan (Polri) dengan represif, dengan penangkapan 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan pengukuran tanah. Tindakan ini menunjukan gaya kepemimpinan demokrasi yang meRepresif rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan.

 

Pendekatan Represif cenderung dilakukan karena banyak keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan rakyat, tapi kemauan segelintir pihak, hingga adu argumen bukan menjadi pilihan. Penggunaan kekerasan merupakan pilihan paling murah dan mudah dalam rangka menangani masalah ini. Aparat di lapangan seringkali menerjemahkan perintah "amankan” dari atasan dengan melakukan Represif demi mencapai stabilitas keamanan. Aparat penegak hukum di Indonesia seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum sebagai landasan untuk penggunaan kekerasan dalam keamanan publik. Misalnya, undang-undang melindungi hak masyarakat untuk melakukan unjuk rasa.

Namun, polisi seringkali justru membubarkan dan menuduh pelaku demonstrasi melakukan tindakan melanggar hukum. Dari data yang dirilis kontras menunjukkan Polri sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak proporsional dalam menangani masyarakat. Alhasil, tindakan aparat bukan melumpuhkan, tetapi menyebabkan kematian. Tanpa ada larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam menangani ancaman gangguan keamanan seakan dibolehkan oleh hukum.

Inilah potret gaya kepemimpinan demokrasi yang Represif, dimana menurut mereka rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyatlah yang membuat perundang-undangan dan rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Namun, nyatanya itu hanya omong kosong belaka.

Terbukti sistem kapitalisme yang ternyata sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mereka hanya tundukkepada para kapitalis (pemilik modal). Jadi paham demokrasi hanyalah bagian daripada sistem kapitalisme yang dapat dikatakan bahwa para kapitalis lah menjadi penguasa sebenarnya.

 

Gaya Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana hadist yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yakni: “Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya kepada orang-orang yang telah dipimpinnya.”

Dari hadist di atas, dapat diartikan bahwa semua manusia yang hidup di muka bumi ini adalah seorang pemimpin. Dimana ia akan dimintai segala pertanggungjawabannya atas apa yang mereka kerjakan termasuk dalam urusan kepemimpinannya. Hal ini juga dipertegas akan firman Allah SWT yang berbunyi:

“Kelak pada hari kiaman nanti, Kami akan menutup mulut-mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami mengenai tangan dan kaki mereka yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang telah mereka perbuat selama hidupnya”. (QS. Yasin: 65).

Dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist menjelaskan bahwasanya sifat kepimpinan dapat dimiliki bagi setiap insan yang hidup di muka bumi ini.

Dimana dari kita semua tentu memiliki model dan pola berfikir mengenai gaya-gaya kepimpinan yang berasal dari dalam hati nurani masing-masing.

Contoh kepemimpinan yang dapat kita ambil, saking terkenalnya beliau karena keadilannya ialah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 H/634M sampai tahun 23H/644M.

 

Pada suatu waktu, datang seorang penduduk Mesir yang mengadukan anak gubernur Mesir, 'Amr bin al-'Ash yang mendzoliminya. Orang itu berkata "Aku meminta perlindungan padamu dari kedzoliman ". Umar berkata, "Engkau telah meminta perlindungan pada tempat berlindung". Orang itu melanjutkan, "Aku berlomba balapan kuda dengan anak gubernur dan aku berhasil mengalahkannya". Maka ia pun  memukulku dengan cambuk seraya berkata, "Aku adalah anak dua orang yang mulia ini". Mendengar hal ini Umar pun memanggil 'Amr dan anaknya. Umar berkata,"Mana orang mesir itu?. Ambillah cambuk dan cambuklah ia". Maka orang itupun mencambuknya. Anas (perawi hadist) berkata, "Demi Allah, awalnya kami ingin agar ia dibalas cambuk, tapi selesai ia dicambuk, kami berharap hukuman itu diangkat atasnya". Setelah itu Umar memerintahkan orang Mesir tadi, "Cukur gundul kepala 'Amr bin al-'Ash". Orang Mesir itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, yang memukulnya adalah anakku dan ia telah membalasnya dengan puas". Maka Umar berkata kepada 'Amr, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?". 'Amr menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak tahu (perkara ini) dan ia tidak datang padaku". (Kanzu al-Ummal no. 36010).

Maka dapat diartikan jika seorang pemimpin harus menerapkan hal baik dalam masa kepemimpinannya. Di samping itu, harus ada pengaruh mabda (Islam) dalam diri penganutnya, agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat terjaga secara normal dari dalam masyarakat itu sendiri. Bukan berarti jabatan atau kedudukannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru merugikan bagi orang lain.

 

Dari dalil di atas dapat disimpulkan jika setiap manusia yang terlahir adalah seorang pemimpin. Dimana mereka telah diberi petunjuk untuk melakukan perintah-perintah Allah SWT sesuai dengan ajaran islam sebagai agamanya dan ini semua hanya akan dapat kita temukan dalam sistem pemerintahan Islam yaitu daulah(negara) khilafah yang mengayomi dan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Wallahu alam bishawab (*)