Mafia Minyak Goreng, Benarkah Problem Utama ?

 

Oleh : Herliana Laipi (Pegiat Opini Muslimah)

 

Dilansir dari Bisnis. Com, Jakarta‐ Kelangkaan bahan pokok minyak goreng dalam beberapa waktu belakangan ini, di tengarai akibat ulah para spekulan dan mafia.

Hal itu di ungkapkan Menteri perdagangan M. Lutfi saat rapat dengar pendapat ( RDP) bersama komisi VI DPR RI, pada kamis ( 17/3/2022). Menurutnya, seharusnya indonesia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia,  tidak mengalami bencana kelangkaan minyak goreng.

 

Teorinya, kata Lutfi pasokan minyak goreng lebih dari cukup untuk mengunmankan kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, pemerintah telah menjalankan kebijakan DMO dan DPO, membuat Kemendag sukses mengepul sekitar 720.612 ton minyak sawit.

 

Persoalannya, lanjut Lutfi, dilapangan seolah minyak goreng tersebut hilang.Dari beberapa kali pemeriksaan langsung ke lapangan, banyak pasar dan pusat belanja malah tak memiliki minyak goreng.Jadi, mereka berpendapat ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempatan ini.Dari tiga kota ini satu industri ada di sana, kedua ada pelabuhan, ujar Lutfi dalam siaran RDP Virtual.

 

Disisi lain, dari stok yang dimiliki Kemendag telah didistribusikan 551.069 ton atau setara 570 juta liter dalam rentang sebulan terakhir. Anehnya, fakta di lapangan tidak seturut dengan aksi tersebut, kelangkaan masih terjadi di mana-mana.

 

Kapitalisme, Suburkan Mafia Minyak Goreng

Jika ditelaah lebih dalam, memang kehadiran para mafia itu sepaket dengan implementasi dari sistem yang tumbuh dari sistem kehidupan berkarakter sekuler kapitalistik. Karenanya, pemberantasan mafia pangan tidak akan mungkin terealisasi apabila konsep pengaturan dan sistem kehidupan kita masih menggunakan sekuler kapitalistik yang justru makin menumbuhsuburkan para mafia.

 

Hal ini dikemukakannya menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang mengancam untuk menangkap para mafia minyak goreng, yaitu pihak-pihak yang melakukan ekspor dengan cara-cara melawan hukum, yang melakukan pengemasan ulang atau repack minyak goreng curah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri ataupun juga yang mengekspor ke luar negeri serta menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET.

 

Kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng faktanya malah menimbulkan masalah. Pasalnya hal itu menjadi peluang para pengusaha memasok stok minyak goreng ke sektor yang dinilai paling menguntungkan misalnya ke anak perusahaan, ke pasar tradisional atau ke swalayan. Sehingga wajar terjadi lonjakan harga minyak di pasaran.

 

Ketidakberesan tata kelola minyak goreng sebenarnya diakibatkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut negeri ini. Sistem kapitalisme memberi peluang para pengusaha atau kapitalis dalam menentukan kebijakan yang mana kebijakan tersebut disesuaikan dengan kepentingan kapitalis. Adapun para penguasa faktanya telah terbeli oleh para kapital demi mempertahankan kekuasaan mereka. Walhasil, kolaborasi penguasa dan pengusaha tumbuh subur di alam kapitalisme.

 

Sistem saat ini memang mengagungkan kebebasan individu, termasuk kebebasan untuk memiliki dan berusaha, serta sangat mengakomodir sifat rakusnya manusia. “Sementara, sistem pengelolaan kehidupan dari konsep neoliberalisme telah meminggirkan peran negara, tetapi di pihak lain memperbesar peran swasta. Dengan demikian, lepasnya pengelolaan pangan dari tangan negara menjadikan kelompok-kelompok swasta dan korporasi saling bersaing mengambil keuntungan dari pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat.

 

Praktik mafia pangan seperti ini memang sangat lumrah terjadi. “Bahkan, bukan hanya di sektor pangan, tetapi di berbagai sektor sektor lainnya. Suatu hasil penelitian mengungkapkan praktik mafia pangan ini dimulai dengan pemalsuan data kebutuhan pangan, pemalsuan dokumen impor atau ekspor penghindaran pajak, pelanggaran terhadap kuota, dan sebagainya.

 

Bukan itu saja, terjadi kelemahan pengawasan dan penegakan hukum. “Penegakan hukum di negeri ini masih menggunakan konsep tebang pilih dan sangat lemah di dalam penerapannya sehingga mafia makin sulit dibasmi.

 

Inilah realita kehidupan akibat penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme melihat bahwa negara dianggap sebagai ladang bisnis berbasis politik. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator hajat hidup rakyat. Sehingga yang terjadi, bentuk tanggung jawab negara dan para politisi terganti dengan adanya pengaruh para penguasa korporasi.

 

Para pebisnis yang berada di belakang penguasa memanfaatkan celah yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan, tanpa peduli hal itu akan menyengsarakan kehidupan rakyat.

 

Sehingga rakyat Indonesia miskin bukan karena malas, bodoh dan tidak bekerja. Tapi, mereka di miskinkan karena sistem yang tidak berpihak kepada mereka.

 

Beginilah nasib negeri penghasil sawit terbesar di dunia ini. Rakyat merana demi mendapat minyak goreng, sedangkan kapitalis terlihat berjaya karena meraup untung sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan situasi. Mirisnya lagi, negara kalah menghadapi kartel dan kapitalis yang memainkan harga pasaran minyak goreng. Kok bisa?

 

Hingga kini, desakan agar pemerintah dan Polri segera mengusut praktik mafia minyak goreng makin kencang. Publik terus menagih janji Mendag untuk merilis nama-nama mafia minyak goreng.

 

Sayangnya, publik ternyata meragukan keberanian pemerintah mengungkap tuntas polemik minyak goreng. Melihat rekam jejak pemerintah yang selama ini hanya umbar janji tetapi minim realisasi, tidak heran keraguan dan pesimistis itu mencuat. Apa iya pemerintah berani melawan para “mafia” dan kartel minyak goreng demi rakyat?

 

Mencermati fakta “kekalahan” negara melawan mafia, penguasa negeri ini harusnya menyadari bahwa penerapan kapitalisme akan selalu berimbas pada penderitaan rakyat dan kegembiraan bagi konglomerat, pengusaha, dan korporasi. Sifat bawaan kapitalisme sejak awal memang rakus dan jahat.

 

Kerakusan itu berpijak pada prinsip kebebasan kepemilikan. Dengan prinsip ini, siapa pun bebas memiliki harta, baik milik individu maupun umum. Walhasil, kebebasan kepemilikan tidak memiliki batas harta mana yang boleh dan tidak boleh individu miliki. Prinsip ini yang melahirkan liberalisasi pasar dan menjadi role model ekonomi bagi kapitalisme.

 

Jadi, jika negara merasa kewalahan dan tidak kuasa mengontrol sifat rakus manusia, hal itu karena kapitalisme memang membentuk manusia kapitalistik yang hanya mengejar profit. Sistem ekonomi kapitalisme jelas menciptakan kejahatan struktural dalam bentuk paket kebijakan yang serba kapitalistik dan liberal.

 

Mengapa baru sekarang menyadari bahwa manusia di bawah kontrol kapitalisme itu rakus dan jahat?

 

Padahal, keberlangsungan sistem ini sudah berjalan begitu lama. Rakyat sudah sangat “kenyang” dengan dampaknya. Contoh sederhananya adalah ketimpangan ekonomi yang sangat nyata, yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara.

 

 Islam, Solusi Sempurna

Dalam kepemimpinan Islam, kemaslahatan umat menjadi hal yang utama. Sebab Islam berpandangan kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, perumahan,air bersih juga energi serta transportasi adalah aspek dasar masyarakat bukan komoditas.

Sebagaimana sabda Rasulullah “Siapa saja yang ketika memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya dan tersedia bahan makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia semuanya (HR.Bukhari)

 

Untuk itu, didalam sistem Islam yakni Khilfah semuanya akan diatur sesuai syari’at Islam dengan asas kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Maka dengan demikian, tidak akan terjadi persoalan yang seperti ini, sebab dalam Khilafah kesejahteraan masyarakat adalah prinsip utamanya.

 

Maka dari itu,pantaskah masih ada keraguan atas Khilafah itu sendiri?Padahal sudah jelas,sumber hukum yang dijadikan dalam peraturan kehidupan Khilafah adalah yang berasal dari Al-Qur’an dan As-sunah.Bukan buatan tangan manusia, yang di mana mereka yang membuat dan mereka sendiri lah yang mengingkari. Wallahu A’lam Bisshawab.