Minyak Goreng Langka, Parpol Cari Simpati Rakyat Merana

 

Siti Nur Afiah

Permehati Masalah Publik

 

 

Fenomena minyak goreng  mahal dan langka semakin parah. Masyarakat hanya bisa berharap pada toko ritel modern agar bisa mendapat minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Namun penjualannya juga terbatas hanya maksimal satu kemasan isi dua liter seharga Rp28 ribu setiap konsumen.

 

Salah satu pedagang di Banjarbaru Kaspul Anwar mengaku membeli minyak goreng kemasan merek Filma isi dua liter seharga Rp28 ribu yang kemudian dijual kembali Rp40 ribu."Saya juga diwajibkan membeli beberapa produk lain jika ingin mendapatkan minyak goreng oleh sales yang biasa langganan menawarkan barang misalnya mie instan dan kecap. Jadi semacam paketan," kata dia.Ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin mengatakan, usaha pemerintah menstabilkan harga minyak goreng melalui penetapan HET minyak goreng curah Rp11.500, kemasan sederhana Rp13.500 dan kemasa premium Rp14.000 belum membuahkan hasil.

 

Rata-rata harga minyak goreng curah di tingkat nasional berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan pada 11 Maret 2022 sebesar Rp16.037, kemasan sederhana Rp16.401 dan kemasan premium Rp18.403. Ini lebih tinggi dibandingkan tingkat harga pada akhir Februari. Sementara harga eceran di masyarakat ada yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata nasional tersebut.

 

Sehingga kelangkaan minyak goreng menyeret nama dua partai politik (parpol). Diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diketahui PDIP telah melakukan pembagian minyak goreng hingga 10 ton. Sementara PSI telah menggelar operasi pasar murah(FAJAR.CO.ID, JAKARTA).

 

Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Habib Noval Assegaf melalui akun twitternya juga mengaku bingung atas banyaknya pembagian minyak goreng di tengah kelangkaannya.

 

Tekait hal itu, bukan lagi hal aneh apabila muncul berbagai spekulasi bahwa ada kepentingan oknum elite partai turut andil dalam persoalan langkanya minyak goreng , apalagi ini adalah 2 tahun menjelang pemilu 2024.

 

Sungguh sangat ironis sekali negeri ini, di saat masyarakat mengalami kesusahan justru parpol sibuk melakukan pencitraan dengan menjual minyak goreng murah demi mearaih simpati dan suara publik. Semestinya parpol menjadi salah satu pihak di garda terdepan yang berkontribusi mengatasi kelangkaan minyak goreng.

 

Seharusnya mereka menjadi wadah untuk menampung aspirasi, keluh kesah dari masyarakat dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah. Hal ini penting agar tidak terjadi distorsi pasar, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan stabil.

 

Namun hal itu akan susah untuk terjadi, karena dalam politik demokrasi yang menjadi standar untuk mendapatkan kekuasaan adalah manfaat, seperti menjadi ajang balap yakni yang lebih besar memberikan manfaat atau kepentingan maka dialah yang akan berkuasa.

 

Sedangkan dalam islam dalam memenuhi kebutuhan pokok agar pemenuhannya tetap stabil , maka seorang khalifah akan menjalankan sistem ekonomi islam. Yang pertama terkait produksi, negara akan menjaga pasokan dalam negeri, negara membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk memaksimalkan produksi lahan, mendukung para petani melalui modal, edukasi, pelatihan serta dukungan sarana produksi dan infrastruktur penunjang.

 

Selanjutnya terkait distribusi, negara akan menciptakan pasar yang sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga dan menghilangakanpenyebab distorsi pasa. Negara akan mengawasi penentuan harga mengikuti mekanisme pasar dan dengan tegas negara alan memberikan sanksi kepada siapa pun bagi para penimbun.

 

Itulah sistem ekonomi islam, semuanya diberikan untuk kemaslahatan rakyatnya bukan hanya sekedar kepentingan para pemilik modal, semuanya itu dapat terjadi ketika islam di terapkan secara sempurna seratus persen tanpa ada yang dikurangi maupun dilebihkan.

WallahuA’alamBissawa