Force Maduro
IndonesiaNeo, OPINI - Insiden dramatis penggerebekan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat menunjukkan eskalasi nyata kekuatan militer AS di panggung global. Aksi ini menandai penggunaan kekuatan keras secara terbuka. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa operasi militer bertajuk “Operation Absolute Resolve” berhasil menangkap Maduro di Caracas pada 3 Januari 2026. Informasi ini disampaikan secara resmi melalui laman pemerintah AS (www.war.gov, 03-01-2026). Pernyataan tersebut langsung mengguncang hubungan internasional dan menimbulkan reaksi luas.
Panglima militer AS memuji operasi tersebut sebagai aksi yang “hanya bisa dilakukan Amerika Serikat.” Pujian ini merujuk pada skala operasi yang sangat besar. Operasi itu melibatkan koordinasi militer tingkat tinggi. Ratusan pesawat tempur dikerahkan secara serentak. Pentagon menegaskan bahwa lebih dari 150 pesawat militer terlibat. Semua itu dilakukan tanpa satu pun korban dari pihak AS.
Media-media Amerika Serikat kemudian melaporkan bahwa pasukan elit Delta Force menangkap Maduro. Ia langsung dibawa ke New York. Di sana ia akan diadili atas dakwaan narkoba dan terorisme. Narasi resmi yang dibangun pemerintah AS mengusung slogan “peace through strength.” Slogan lain yang kembali digaungkan adalah “America First.” Operasi ini dijadikan simbol dominasi militer global Amerika. Dari sudut pandang Islam, praktik kekerasan seperti ini memunculkan pertanyaan serius. Pertanyaan itu menyangkut kedaulatan negara. Juga menyangkut prinsip keadilan universal.
Apa yang dilakukan Amerika Serikat ini mengingatkan dunia pada sejarah panjang intervensi ilegalnya. Salah satunya adalah Invasi Teluk Babi pada tahun 1961. Operasi ini merupakan aksi militer berskala kecil. CIA berada di balik dukungannya. Tujuannya adalah menggulingkan rezim Fidel Castro di Kuba (id.wikipedia.org, 05-04-2025). Pasukan bayaran Kuba yang dilatih AS menyerbu pantai Teluk Babi. Namun operasi tersebut gagal total. Castro tidak tertangkap. Rezimnya juga tidak tumbang.
Pada tahun 1989 Amerika Serikat melancarkan Operation Just Cause di Panama. Operasi ini diklaim bertujuan menangkap diktator Manuel Noriega. AS melancarkan invasi besar-besaran. Kota Panama diduduki. Istana kepresidenan dikepung. Noriega sempat menyatakan perang terhadap AS. Namun pada akhirnya ia ditangkap. Ia diekstradisi ke Amerika Serikat pada Januari 1990 (id.wikipedia.org, 14-11-2025).
Berikutnya adalah Perang Filipina-Amerika yang berlangsung pada 1899 hingga 1902. Konflik ini terjadi setelah Perang Spanyol-Amerika. Amerika Serikat berhadapan dengan kaum revolusioner Filipina. Emilio Aguinaldo, Presiden Republik Filipina, menjadi target utama. Ia akhirnya ditangkap pasukan AS pada Maret 1901. Penangkapan ini mengakhiri perlawanan terorganisasi rakyat Filipina (history.state.gov).
Pada tahun 2003 terjadi invasi koalisi pimpinan Amerika Serikat ke Irak. Presiden Irak Saddam Hussein dijadikan target utama operasi militer. Pada 13 Desember 2003, pasukan AS berhasil menemukan Saddam. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya dekat Tikrit (voi.id, 13-12-2019). Saddam kemudian diadili di Irak. Ia akhirnya dieksekusi.
Kemudian pada tahun 2011 terjadi intervensi militer di Libya. Amerika Serikat bersama NATO melancarkan operasi “Responsibility to Protect". Tujuannya adalah menggulingkan Presiden Libya Muammar Gaddafi. Gaddafi dituduh sebagai diktator kejam. Setelah serangkaian serangan udara dan operasi darat, Gaddafi tertangkap. Ia tewas di tangan pemberontak lokal pada Oktober 2011 (international.sindonews.com, 30-04-2022). Kasus ini menandai penyingkiran kepala negara melalui operasi militer terbuka. Meski demikian, sebagian pelaksanaannya dilakukan oleh sekutu NATO.
Motif Geopolitik AS
Amerika Serikat membenarkan serangan ini dengan tuduhan kriminal terhadap Maduro. Selama berkuasa, ia dituduh menyelundupkan “ribuan ton” kokain ke Amerika Serikat. Ia juga dituding bekerja sama dengan kartel narkotik. Tuduhan lain adalah keterlibatan dalam jaringan “narco-teroris” (www.cbsnews.com, 03-01-2026). Tuduhan ini dijadikan dasar pembenaran operasi militer.
Pemerintah AS juga mengklaim bahwa Maduro memanipulasi pemilu. Sejak 2019, Majelis Nasional Venezuela menyatakan kepemimpinannya tidak sah (justice.gov). Namun banyak pengamat melihat tuduhan ini sebagai dalih politik. Kepentingan material Amerika dinilai lebih dominan. Secara ekonomi-politik, Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Jumlahnya sekitar 300 miliar barel (suarautama.id, 31-10-2025).
Sejak nasionalisasi industri minyak pada era Hugo Chávez, perusahaan minyak Barat tersingkir. Situasi ini merugikan kepentingan kapital global. Di bawah logika kapitalisme global, kontrol atas sumber energi menjadi kunci hegemoni geopolitik (www.arahjuang.com, 23-10-2025).
Analisis kritis menyatakan bahwa motif sejati Washington adalah penguasaan energi. Tujuannya adalah mengendalikan cadangan minyak terbesar dunia. Venezuela juga ingin dikembalikan ke orbit neoliberal (suarautama.id, 31-10-2025).
Dalam teori realisme ofensif, negara besar selalu berusaha mempertahankan dominasi. Cara yang digunakan adalah penguasaan sumber daya strategis. Kampanye “perang narkoba” kemudian dipakai sebagai kedok moral. Trump bahkan menyatakan bahwa AS akan “menghidupkan kembali aliran minyak” Venezuela setelah penangkapan Maduro (www.cbsnews.com, 03-01-2026).
Dengan demikian, tuduhan narkoba dan kecurangan pemilu tampak sebagai alat pengelabuan. Publik AS diarahkan pada isu moral. Padahal tujuan utama berkaitan dengan kekuatan ekonomi neoliberal dan penguasaan energi global.
Kekuatan Militer AS
Amerika Serikat memanfaatkan keunggulan teknis dan taktisnya secara maksimal. Operasi ini dipimpin pasukan khusus Delta Force. Unit ini memang dirancang untuk misi rahasia tingkat tinggi. Kendalinya langsung berada di tangan presiden (www.cbsnews.com, 03-01-2026).
Perencanaan operasi melibatkan berbagai cabang militer. Badan intelijen juga terlibat penuh. Ketua Gabungan Kepala Staf AS menyebut operasi ini sangat berani. Ia menyatakan bahwa operasi ini hanya bisa dilakukan Amerika Serikat. Lebih dari 150 pesawat beroperasi serentak (www.war.gov, 03-01-2026).
Media TIME mencatat detail operasi tersebut. Lebih dari 150 pesawat dilibatkan. Jenisnya beragam, mulai dari pengebom hingga drone. Pesawat-pesawat itu diluncurkan dari 20 pangkalan di belahan Barat. Tujuannya menopang pasukan elit di darat. AS bahkan mampu mematikan suplai listrik Caracas dalam hitungan menit (time.com, 04-01-2026). Ini menjadi demonstrasi kekuatan siber dan teknologi militer mutakhir.
Keberhasilan misi tanpa korban AS menuai sanjungan. Pejabat Pentagon menyatakan tidak ada negara lain yang mampu melakukan hal serupa. “Tidak ada negara lain di dunia yang mampu mencapai apa yang dicapai Amerika kemarin” (time.com, 04-01-2026). Pernyataan lain menyebut operasi ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Keberanian dan presisi disebut sebagai ciri utama (www.war.gov, 03-01-2026).
Menurut propaganda resmi AS, tindakan ini adalah puncak doktrin “America First” dan “peace through strength". Superioritas militer dijadikan alat politik internasional. Kekuatan bersenjata digunakan untuk mengintimidasi lawan global. Semua itu dilakukan tanpa kehilangan legitimasi di dalam negeri.
Ironi dalam Paradigma Kekuasaan dan Perang
Rangkaian aksi militer Amerika Serikat terhadap pemimpin negara lain bukanlah hal baru. Pola ini berulang dari Panama hingga Venezuela. Aksi tersebut dipahami sebagai ekspresi kekuatan hegemonik modern. Dalam kerangka ini, perang dan kekerasan menjadi instrumen utama politik luar negeri.
Penangkapan pemimpin negara dilakukan secara paksa. Penculikan lintas batas dinormalisasi. Infrastruktur vital dihancurkan. Semua tindakan ini dibungkus narasi hukum dan demokrasi. Isu keamanan global juga digunakan. Namun di balik itu semua bekerja logika realisme ofensif. Logika ini menegaskan bahwa yang kuatlah yang menentukan benar dan salah.
Paradigma ini menempatkan kedaulatan negara lain sebagai sesuatu yang bisa ditawar. Bahkan bisa dihapuskan. Semua demi kepentingan geopolitik. Terutama demi kepentingan ekonomi global dan sumber daya strategis.
Dalam konteks ini, etika perang kehilangan makna universal. Ia tunduk pada kepentingan negara dominan. Tuduhan kriminal dijadikan alat legitimasi. Isu hak asasi manusia dipolitisasi. Perang narkoba dipakai sebagai pembenaran moral.
Semua itu bukan tujuan sejati. Semua hanya dalih. Akibatnya, perang modern hampir selalu berujung kekacauan sosial. Korban sipil berjatuhan. Ketidakstabilan berkepanjangan. Namun para aktor kuat tetap memposisikan diri sebagai penjaga ketertiban dunia.
Di sinilah perbandingan dengan etika perang dalam Khilafah Islam menjadi relevan. Islam tidak memandang perang sebagai alat dominasi ekonomi. Perang bukan sarana ekspansi hegemonik. Ia ditempatkan sebagai langkah terakhir. Itupun diatur ketat oleh syariah.
Prinsip moral kepemimpinan menjadi fondasi. Kekuasaan tidak diukur dari kemampuan menghancurkan. Kekuasaan dinilai dari keadilan. Juga dari kemampuan menjaga martabat manusia, termasuk musuh.
Hal ini berbeda dengan praktik intervensi modern. Penculikan pemimpin dianggap wajar. Penghancuran kota dinormalisasi. Penyimpangan hukum internasional dibenarkan. Sejarah Khilafah justru menunjukkan arah sebaliknya.
Kemenangan militer selalu disertai tanggung jawab moral. Tawanan diperlakukan manusiawi. Warga sipil dilindungi. Tempat ibadah dijaga. Kesepakatan dihormati. Kekuatan militer tidak berdiri di atas hukum. Ia tunduk pada nilai. Ia terikat amanah ilahiah.
Etika Perang dalam Sejarah Khilafah Islam
Dalam tradisi Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga Khilafah Utsmaniyah, metode peperangan diatur oleh fiqh jihad. Tahapannya jelas. Pertama, menawarkan Islam. Kedua, jika ditolak, ditawarkan jizyah sebagai kepatuhan politik. Ketiga, jika keduanya ditolak, barulah perang dilakukan.
Selain itu, etika perang Islam sangat ketat. Non-kombatan tidak boleh dibunuh. Wanita, anak-anak, orang tua, dan pendeta dilindungi. Tanaman dan sumber daya tidak boleh dirusak. Tawanan harus diperlakukan dengan baik.
Prinsip ini diwujudkan dalam praktik. Pada Perang Badar, para sahabat memuliakan tawanan. Rasulullah memerintahkan agar tawanan diperlakukan lebih baik daripada diri sendiri. Abdullah bin Abbas meriwayatkan peristiwa ini (kisahmuslim.com, 11-05-2017). Para sahabat memberi makan dan pakaian lebih dulu kepada tawanan musyrik.
Para Khulafaur Rasyidin menerapkan adab tinggi. Saat Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem pada 638 M, ia membuat perjanjian damai. Ia menjamin keamanan penduduk Kristen dan tempat ibadah mereka (kalam.sindonews.com, 28-05-2018). Umar bahkan menolak shalat di Gereja Makam Kudus. Ia ingin menjaga perjanjian.
Sebelum perang, Umar menasihati para panglima. Ia menekankan ketakwaan. Ia meminta agar maksiat dihindari lebih dari musuh (jurnalislam.com, 26-11-2014). Ini menunjukkan moral lebih penting daripada kekuatan senjata.
Prinsip ini berulang dalam sejarah Khilafah. Tentara Muslim diwajibkan menghormati perjanjian. Jiwa orang tak bersalah dijaga. Tawanan diperlakukan manusiawi.
Dalam penaklukan besar, rakyat sipil dibiarkan hidup. Harta mereka dijaga. Ahlul Kitab hanya membayar jizyah. Tawanan tidak dibantai. Mereka dibebaskan atau ditebus.
Pada masa Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid memulangkan tawanan Bizantium. Ia melakukannya dalam perjanjian damai. Kebijakan ini menjaga stabilitas kawasan.
Pada 1192, Salahuddin al-Ayyubi menunjukkan akhlak agung. Ia memperlakukan Raja Richard secara terhormat. Ia bahkan mengirim tabib saat Richard sakit. Pasukan Inggris dipulangkan dengan selamat.
Setelah penaklukan Konstantinopel 1453 M, Sultan Muhammad al-Fatih segera menegakkan perdamaian. Kekerasan dihentikan. Keselamatan penduduk dijamin. Kebebasan beragama dilindungi. Gereja dijaga. Patriark diangkat kembali.
Kota tidak dijarah. Kota direhabilitasi. Konstantinopel dijadikan ibu kota kosmopolitan. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Hagia Sophia diubah menjadi masjid tanpa penghancuran. Kebijakan ekonomi diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Penaklukan ini menegaskan bahwa kemenangan militer diakhiri dengan keadilan dan kemanusiaan.
Kombinasi perintah agama dan teladan pemimpin menunjukkan standar etika perang Khilafah Islam yang sangat tinggi. Kekejaman dihindari. Kerusakan diminimalkan. Janji damai ditepati.[]
*) Pemerhati Dunia Islam
Post a Comment