Wajah Demokrasi: Mengusung Calon Pengumbar Janji
Oleh: Siti Mantasia, S.Si
(Aktivis Muslimah)
Pemilu
masih 2 tahun lagi, namun para tokoh dan petinggi negeri nampaknya sudah mulai
sibuk memoles diri serta mencari koalisi. Bahkan Menjelang pemilu 2024 partai
politik telah mengusung calon kandidat peserta pilpres.
Dilansir
dari kompas.com (13/6) Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe
Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa PKS masih terbuka kepada siapa saja tokoh
calon presiden (capres) untuk didukung Pilpres 2024. Pihaknya menilai,
diperlukan perhitungan yang matang dalam menentukan calon yang diusung dalam
pilpres. Utamanya adalah kesiapan yakni soal membangun kedekatan dan program
yang hendak disampaikan capres agar sejalan dengan keinginan partai.
Selain
itu, dari partai PDI-P Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo juga menjadi isu
hangat karena kerap di kritik rekan partainya. "Ganjar apa kinerjanya
delapan tahun jadi gubernur selain main di medsos, apa kinerjanya?" kata
Trimedya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam keterangan tertulis (kompas.com, 1/6/22).
Menurut
salah satu anggota Bawaslu, Lolly Suhenty pemilu 2024 merupakan pertaruhan
demokrasi. Dalam ranah konseptual, demokrasi
adalah
sebuah pemerintahan yang dilangsungkan dengan dilandasi kedaulatan rakyat
sebagai puncak kekuasaan tertinggi, atau yang biasa kita kenal sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jika
ditelisik lebih dalam maraknya perselisihan antar anggota kelompok partai
disebabkan karena persaingan politik yang semakin memanas. Demokrasi dengan
asas manfaat dan kepentingan pribadi menjadi cikal bakal propaganda politik.
Alih-alih memberikan kesejahteraan untuk rakyat, sebelum pemilu saja rakyat
sudah dibuat bingung dengan pilihan yang ada, bagaimana tidak bahkan saling
menjatuhkan antar anggota dalam satu partai pun telah banyak dijumpai.
Kemudian,
dengan berwajah manis para calon pemimpin yang diusung pun bersaing dengan
mengobral janji-janji politik. Padahal diantara mereka tidak sedikit yang maju
pada pencalonan tanpa memiliki kapabilitas yang mumpuni serta komitmen terhadap
rakyat.
Mereka
bahkan lebih pro pada kapitalis ketimbang urusan rakyat. Tak heran, lahirlah
undang-undang seperti omnibus law yang telah disahkan sekalipun menyebabkan
kontroversi dan masih banyak kritik dari berbagai pihak.
Dan
ditengah kondisi pasca pandemi saat ini, masyarakat sedang digenjot untuk untuk
berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi. Namun penguasa malah sibuk untuk
menyelesaikan berbagai proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN), yang bahkan
sama sekali bukan sesuatu yang mendesak.
Untuk
itu, sangatlah mustahil meskipun calon yang diusung dengan berbagai kriteria
yang baik tentu tidak akan menjadikan roda kepemimpinan berjalan dengan baik.
Hal ini disebabkan karena sistem yang cacat, akan melahirkan sosok pemimpin
yang tidak ideal. Maka untuk menghasilkan pemimpin yang baik perlu adanya
perbaikan sistem, tentunya harus sesuai dengan syariat Islam dengan penerapan
Islam secara kaffah.
Wallahu 'alam bisshawab
Post a Comment