Wajah Demokrasi: Mengusung Calon Pengumbar Janji

Oleh: Siti Mantasia, S.Si

(Aktivis Muslimah)

 

Pemilu masih 2 tahun lagi, namun para tokoh dan petinggi negeri nampaknya sudah mulai sibuk memoles diri serta mencari koalisi. Bahkan Menjelang pemilu 2024 partai politik telah mengusung calon kandidat peserta pilpres.

 

Dilansir dari kompas.com (13/6) Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa PKS masih terbuka kepada siapa saja tokoh calon presiden (capres) untuk didukung Pilpres 2024. Pihaknya menilai, diperlukan perhitungan yang matang dalam menentukan calon yang diusung dalam pilpres. Utamanya adalah kesiapan yakni soal membangun kedekatan dan program yang hendak disampaikan capres agar sejalan dengan keinginan partai.

 

Selain itu, dari partai PDI-P Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo juga menjadi isu hangat karena kerap di kritik rekan partainya. "Ganjar apa kinerjanya delapan tahun jadi gubernur selain main di medsos, apa kinerjanya?" kata Trimedya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam keterangan tertulis (kompas.com, 1/6/22).

 

Menurut salah satu anggota Bawaslu, Lolly Suhenty pemilu 2024 merupakan pertaruhan demokrasi. Dalam ranah konseptual, demokrasi

adalah sebuah pemerintahan yang dilangsungkan dengan dilandasi kedaulatan rakyat sebagai puncak kekuasaan tertinggi, atau yang biasa kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

 

Jika ditelisik lebih dalam maraknya perselisihan antar anggota kelompok partai disebabkan karena persaingan politik yang semakin memanas. Demokrasi dengan asas manfaat dan kepentingan pribadi menjadi cikal bakal propaganda politik. Alih-alih memberikan kesejahteraan untuk rakyat, sebelum pemilu saja rakyat sudah dibuat bingung dengan pilihan yang ada, bagaimana tidak bahkan saling menjatuhkan antar anggota dalam satu partai pun telah banyak dijumpai.

 

Kemudian, dengan berwajah manis para calon pemimpin yang diusung pun bersaing dengan mengobral janji-janji politik. Padahal diantara mereka tidak sedikit yang maju pada pencalonan tanpa memiliki kapabilitas yang mumpuni serta komitmen terhadap rakyat.

 

Mereka bahkan lebih pro pada kapitalis ketimbang urusan rakyat. Tak heran, lahirlah undang-undang seperti omnibus law yang telah disahkan sekalipun menyebabkan kontroversi dan masih banyak kritik dari berbagai pihak.

 

Dan ditengah kondisi pasca pandemi saat ini, masyarakat sedang digenjot untuk untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi. Namun penguasa malah sibuk untuk menyelesaikan berbagai proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN), yang bahkan sama sekali bukan sesuatu yang mendesak.

 

Untuk itu, sangatlah mustahil meskipun calon yang diusung dengan berbagai kriteria yang baik tentu tidak akan menjadikan roda kepemimpinan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sistem yang cacat, akan melahirkan sosok pemimpin yang tidak ideal. Maka untuk menghasilkan pemimpin yang baik perlu adanya perbaikan sistem, tentunya harus sesuai dengan syariat Islam dengan penerapan Islam secara kaffah.

 Wallahu 'alam bisshawab