Masaloka Raya Bombana Tak Terjangkau Listrik, Salah Siapa?

 

Oleh: Husnia (Pemerhati Sosial)

 

Kasus terbatasnya ketersedian listrik di Sultra (Sulawesi Tenggara) sangatlah polemik. Pulau-pulau terpencil yang ada di sana tidak memungkinkan untuk terjangkau listrik sebab jauh dari sumber listrik. Sebut saja Pulau Masaloka Raya Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang warganya tengah mengeluhkan belum tersedianya jaringan listrik di rumah mereka. Padahal tiang listrik sudah terpasang sejak setahun lalu.

 

Kepala Desa Batulamburi Samrin, salah satu desa di Kabupaten Bombana pun menjelaskan, warga Pulau Masaloka Raya sangat membutuhkan listrik untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari. "Gubernur pernah menjanjikan pada kami untuk memasukkan listrik di Pulau Masaloka Raya, tapi baru tiangnya yang terpasang sekitar setahun lalu," ungkapnya saat mengikuti reses Anggota DPRD Sultra Asrizal Pratama Putra di Pulau itu, Sabtu (6/2).

 

Tak hanya persoalan listrik, warga juga mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Masaloka dengan daratan Bombana. Sementara itu, Anggota DPRD Sultra Asrizal Pratama Putra mengaku, akan berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang keluhan warga yang belum mendapatkan listrik. "Saya akan berkoordinasi dulu sambil melihat siapa yang punya kewenangan apakah PLN atau bisa melalui Dinas ESDM Sultra," ungkapnya. (telisik.id, 7/2/2021)

 

Kapitalisme Biang Masalah

 

Polemik kian mendelik di tengah masyarakat, dimana kasus kurangnya ketersediaan listrik warga Masaloka menuai banyak pertimbangan dari pihak Kepala Daerah. Jarak Pulau Masaloka dengan daratan terbilang sangatlah jauh, membutuhkan banyak anggaran agar listrik bisa sampai di pulau tersebut. Dari tahun ke tahun, persoalan listrik di kepulauan Masaloka raya bombana tak kunjung usai, keluhan masyarakat hingga alasan belum tersentuh listrik masih sama dari abad kemarin.

 

Salah satu penyebab sehingga penduduk di satu Kecamatan itu belum tersentuh listrik dari PLN, karena kondisi geografisnya yang terrpisah dari daratan Pulau Rumbia. Persoalan ini membuat jaringan listrik PLN belum terkoneksi antara Rumbia dengan Kepulauan Masaloka Raya. Antara daratan Rumbia dan Masaloka dipisahkan laut. Ini yang menjadi penyebab jaringan PLN tidak terkoneksi, kata Ambo Rappe, dikutip dari lenterasultra.com (8/12/2018) lalu.

 

Meski belum menikmati jaringan listrik dari PLN, sebagian warga di Kecamatan Masaloka Raya tetap berupaya mendapatkan penerangan. Melalui dana desa baik yang berumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, hampir semua kepala Desa di Kecamatan itu menyiapkan fasilitas genset sebagai sumber energi listrik bagi masyarakatnya. Hanya saja, fasilitas itu sangat terbatas. Setiap Desa hanya bisa menikmati penerangan dari jam 18.00 sampai 24.00 WITA. Setelah itu, mereka kembali hidup dalam kegelapan. Selain di Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, di Kecamatan Tontonunu, juga masih ditemukan penduduknya yang belum merasakan fasilitas penerangan listrik dari PLN.

 

Solusi semu yang di berikan oleh Kepala Daerah belum dapat menjamin kebutuhan masyarakat terkait listrik karena listrik memberi manfaat bukan hanya sebagai penerang akan tetapi banyak manfaat lainnya yang bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Menurut Sudirman, salah satu anggota DPRD Bombana, dari beberapa desa yang ada di Tontonunu, seperti Tongkoseng belum semua warganya menikmati listrik. Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang ini merinci, di Desa Tongkoseng itu terdapat empat dusun yang warganya hidup dalam kegelapan. Keempat dusun itu adalah, Tandopi, Sangkama, Tatumpo dan Empenolili.

 

Kami berharap masalah ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah, apalagi saat ini pemerintah pusat maupun daerah sedang getol getolnya memprogramkan penyambungan listrik gratis di beberapa daerah. Semoga Bombana kebagian, dan daerah-daerah yang tidak menikmati listrik bisa juga merasakannya, ungkap Sudirman. (lenterasultra.com, 08/12/18).

 

Sama halnya dengan perkara pembangunan jembatan penghubung masih belum ada respon dari kepala daerah, masifnya kebutuhan bangunan sangatlah tinggi di wilayah Sultra sehingga sampai sekarang keluhan itu belum diindahkan juga. Tanpa jembatan penghubung dengan daratan, warga kepulauan Masaloka Raya akan sulit dalam bertransaksi di luar kepulauan, kendaraan laut yang biasa dipakai bermasalah pada ongkos yang cukup berat serta membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke daratan begitu pula dengan listrik ada banyak manfaat yang bisa di gunakan warga dalam meringankan ekonomi mereka, seperti halnya mesin.

 

Warga kepulauan yang sudah lama tak merasakan keringanan dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang harusnya difasilitasi oleh pemerintah. Sungguh memprihatinkan, di tengah masyarakat saat ini yang beraktivitas dengan sarana listrik, masyarakat Masaloka justru belum mendapatkan listrik yang memadai. Keluhan-keluhan yang tak pernah didengarkan oleh pemerintah setempat dari masa ke masa menjadi bumbu pelengkap kesengsaraan yang mereka derita. Pemerintah yang harusnya memberikan solusi atas setiap problem masyarakat menjadi payung pelindung bagi rakyat serta tumpuan harapan mereka justru mengabaikan tanggung jawab itu yang berujung kepada kekecewaan.

 

Padahal jika melihat tugas pemerintah adalah mengurusi urusan rakyat,  menjamin keberlangsungan hidup mereka dan memfasilitasi kepunyaan umum seperti halnya listrik dan pembangunan jembatan untuk memudahkan rakyatnya. Namun, fakta hari ini pemimpin abai terhadap rakyat, apatis dengan persoalan hidup rakyat. Rakyat yang mestinya menjadi prioritas utama kini dihempaskan begitu saja, tak pernah berpikir bahwa rakyatkah yang menjadikan mereka berkuasa.

 

Pemimpin yang tidak pernah memperhatikan rakyatnya akan selamanya kita dapati di negeri tercinta ini, bagaimana tidak keuntungan selalu menjadi standar bergeraknya pemerintah dalam membangun kebutuhan rakyat. Materi menjadikan pemimpin memilah-milah dalam membantu rakyat. Jadi jelas bahwa Kapitalisme biang rusuh dari semua masalah, sebab Kapitalisme hanya memfokuskan kepada besar nilai materi yang didapatkan ketika melakukan suatu hal termasuk mengurusi rakyat. Masyarakat yang berharap pada kapitalisme sudah pasti membuat keterpurukan yang mereka ciptakan sendiri

 

Oleh sebab itu, Kapitalisme harus dibunuh agar tak menganggu kesejahteraan manusia, persoalan akan selesai jika asas yang selama ini menaungi masyarakat di musnahkan dari muka bumi yang sudah terbukti tak mampu menyejahterakan rakya. Untuk itu, butuh sistem alternatif lain untuk mengatasi problematika hidup manusia.

 

Pemerintahan Islam Menjamin Kebutuhan Rakyat

 

Islam selalu menawarkan solusi real atas setiap problematika hidup manusia. Tak ada satu pun masalah kehidupan yang tak mampu diatasi oleh Islam. Islam hadir bak obat yang selalu bisa menyembuhkan penyakit. Karena aturan Islam bersumber dari pencipta manusia yang tentu saja jika diterapkan akan membawa rahmat bagi seluruh alam.

 

Persoalan negara merupakan persoalan Islam pula, termasuk dalam perkara mengatasi kebutuhan rakyat. Dalam Islam, Pemimpin adalah perisai rakyat. Bagi  pemimpin kebutuhan rakyat ialah segala-galanya yang harus di utamakan. Pada hakikatnya, pemimpin dipilih untuk mengurusi rakyat, sehingga jika ada persoalan seperti kurangnya fasilitas masyarakat di beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti sekarang, seperti yang terjadi di wilayah Masaloka Raya maka pemimpin akan memberikan solusi yang tuntas, seperti pengadaan listrik yang merata serta pembangunan jembatan penghubung antara daratan dan lautan sehingga selain memudahkan masyarakat yang bertempat tinggal di sana, juga memberikan peluang masuknya listrik di daerah kepulauan tersebut.

 

Dalam Islam negaralah yang berperan dalam mengurusi kecacatan fasilitas umum rakyat seperti halnya ketersediaan listrik. Pemimpin Islam memandang bahwa listrik merupakan kebutuhan seluruh masyarakat yang harus di usahakan agar dapat tersalurkan secara merata. Pemimpin Islam selalu mengutamakan kepentingan mereka sekalipun harus mengorbankan apapun yang dimilikinya. Sebab, pemimpin Islam tak pernah melihat materi atau kerugian yang akan diperolehnya, karena baginya rakyat adalah tanggungjawabnya secara total.

 

Berpotret dari sistem Pemerintahan Islam yang dahulu pernah tegak, memberikan contoh terbaik bagaimana sempurnanya pemimpin dalam mengurusi rakyatnya. Bagaimana kepedulian tinggi pemimpin Umar bin khattab dalam memastikan masyarakat tak kelaparan sehingga berjalan pada malam hari dengan sekarung makanan menyusuri rumah-rumah rakyat untuk melihat keadaan mereka. Bahkan saat itu tak ada rakyat yang kekurangan ekonomi, sebab kebutuhannya sudah terpenuhi dengan layak. Pendidikan gratis, layanan kesehatan bebas biaya, ekonomi yang jauh dari riba, fasilitas umum disediakan oleh negara, sehingga masyarakat hidup damai tanpa banyak mengeluh.

 

Itulah indahnya sistem pemerintahan Islam, orientasinya hanya kesejahteraan rakyat, maka tak heran jika dahulu sistem pemerintahan ini bisa menguasai dunia selama 1300 tahun, saking nyamannya rakyat berada dalam naungan kepemimpinan Islam ini. Oleh karena itu, sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu alam bi shawwab (***)