Mempertanyakan Kebijakan Vaksin Berbayar

 

Oleh: Hasriyana, S. Pd. (Pemerhati Sosial Asal Konawe)

 

Lagi, kebijakan pemerintah menuai banyak kritikan dari masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan vaksin gotong royong yang awalnya dibayar oleh pemerintah, kini masyarakat individu bisa mengakses di toko-toko obat Kimia Farma dengan berbayar. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut untuk mempermudah layanan masyarakat jika tidak ingin antri panjang dan untuk para TKA yang masuk.

 

Padahal menurut anggota DPR RI Fadli Zon, Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat. Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara utk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter @fadlizon, Senin (12/7/2021).

 

Sungguh miris rakyat makin susah, ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Beban hidup rakyat berat di tengah wabah. Semakin berat lagi ketika pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Seperti yang dikutip dari media republika.co.id bahwa kebijakan vaksin gotong royong berbayar ini sudah bisa diakses hari Senin kemarin, meski vaksin gratis tetap ada.

 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini sebagai alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional demi terciptanya kekebalan kelompok. Arya menegaskan, meski program vaksin berbayar berjalan bukan berarti program vaksin gratis ditiadakan (Republika.co.id, 12/07/2021).

 

Kebijakan vaksin berbayar ini, terlihat jelas bentuk lepas tanggung jawabnya pemerintah terhadap rakyatnya. Padahal di tengah kondisi wabah sekarang ini saja rakyat sudah susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diberlakukan. Apalagi ditambah pemerintah akan memberlakukan vaksin berbayar bagi masyarakat. Demikianlah, seolah-olah rakyat dipaksa untuk berjuang bertahan hidup ditengah wabah.

 

Pun, minim adanya edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan vaksin tersebut, justru yang terlihat pemerintah memaksakan vaksin tersebut terhadap masyarakat, agar semua harus vaksin. Padahal efek yang ditimbulkan maupun kehalalan vaksin tersebut masih dipertanyakan. Sehingga tidak heran jika sebagian masyarakat masih enggan untuk divaksin. Selain karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat, di lapangan juga ditemukan berbagai efek samping dari orang yang telah divaksin. Entah itu lumpuh, sakit hingga berujung pada kematian. Astaghfirullah.

 

Selain itu, pemerintah lagi-lagi nampak mengkomersilkan vaksin yang ada. Inilah wajah buruk sistem demokrasi, segala sesuatu dinilai berdasarkan untung dan rugi. Sehingga kebijakan yang ada, tidak dilihat apakah menyejahterakan rakyat atau tidak. Semua dilihat dari kacamata untung dan rugi. Sehingga tidak heran mengapa setiap kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tak kunjung selesai.

 

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Kebijakan yang akan diambil dari sistem Islam selain menutup wilayah-wilayah yang tekena wabah, pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga tidak akan ada masyarakat yang serba salah, antara tetap di rumah atau keluar mencari nafkah. Karena hal itu bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurusi urusan rakyatnya, seperti dalam sebuah hadis, "Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat, dia bertanggung jawab atas pengurusannya (HR. Bukhari).

 

Sementara itu, berkaitan vaksin dalam Islam hukum vaksin yaitu mubah selama bahan yang di jadikan pembuatannya tersebut adalah halal. Namun dalam kondisi pandemi hari ini, vaksin menjadi jalan terakhir bagi kebijakan pemerintah ketika sudah tidak ada solusi. Karena seyogianya penutupan wilayahlah yang mampu menjadi solusi penekanan virus agar tidak  banyak lagi korban positif covid-19.

 

Oleh karena itu, harus ada sinergi antara peran masyarakat dan negara untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, sehingga penurunan korban positif covid-19 tidak terus bertambah. Wallahu a’lam.(**)