Ironi Negeri :Insentif tak Terbayarkan, Meski telah Bertaruh Nyawa

 

Oleh : Djumarno Djunuhi
(Pengusaha Muslim)

Sejak pandemi melanda, para nakes adalah pejuang di garda depan demi menghalau penyebaran covid-19. Mereka bertaruh nyawa, meninggalkan anak dan keluarga demi menjalankan tugas mulia memenuhi sumpah profesi. Namun,  berbanding terbalik dengan perjuangan mereka, masih saja terdengar ada puluhan Nakes yang pembayaran insentifnya tertunda.

Sebagaimana dikutip dari kwndaripos.co.id (24/7), puluhan Nakes di Rumah Sakit Bahteramas meradang. Bagaimana tidak, insentif mereka dalam menangani covid 19 dari januari sampai juli 2021 belum juga ditunaikan oleh pemerintah. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dari 3 provinsi yang belum sama sekali menunaikan insentif para Nakes. Padahal seharusnya sesuai dengan peraturan menteri kesehatan, insentif diberikan oleh pemda dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Keduanya adalah dana yang diberikan pemerintah dari APBN.


Insentif adalah Hak Para Nakes yang Harus Ditunaikan

Insentif adalah hak nakes yang telah berjibaku berada di garda terdepan dalam penanganan pasien covid-19. Padahal bila merujuk pada peraturan menteri kesehatan, insentif harus diberikan kepada para Nakes sebagai bentuk penghargaan bagi mereka. Karena mereka telah bertaruh nyawa demi menghalau wabah, meski risiko tertular sangat tinggi.

Maka, sudah sewajarnya jika kebutuhan Nakes lebih diutamakan karena mereka adalah ujung tombak bangkitnya kembali bangsa ini dari wabah.Pemerintah Provinsi Sultra melalui Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sultra Hj. Usnia mengklaim jika belum dibayarkannya insentif puluhan Nakes RS Bahteramas akibat terjadinya perubahan aturan beban keuangan. Yang awalnya insentif Nakes dibebankan kepada pusat, kini dibebankan kepada daerah.

Senada dengan Hj Usnia, Kepala BPKAD Sultra, Basiran juga mengatakan jika awalnya insentif Nakes dibebankan kepada APBN, namun sekarang ditanggung pemprov Sultra, sementara dalam APBD 2021 belum dianggarkan dana untuk insentif. Karena APBD dianggarkan sebelum aturan baru turun.

Lagi- lagi kesan saling lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah pun terjadi. Padahal menunaikan hak nakes adalah kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah. Sudah seharusnya pemerintah menganggarkan anggaran untuk itu. Apalagi di tengah pandemi hari ini, para nakes bertaruh nyawa, kelelahan, tak bisa bersama keluarga demi merawat pasien covid. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang gugur dalam tugas.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta semua pihak untuk berempati kepada para tenaga kesehatan. Netty mengatakan bahwa Pemerintah harus memberi perhatian dan empati kepada tenaga kesehatan, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19. Pastikan semua hak mereka terpenuhi, baik menyangkut perlindungan dan keamanan diri, kesehatan, jam kerja hingga soal insentif yang telah dijanjikan. (pikiranrakyat.com,27/6/21).

Carut marutnya pelayanan kesehatan dan kurangnya perhatian terhadap tenaga kesehatan tidak lepas dari pengurusan sistem kapitalisme yang tidak berbasis pelayanan. Penguasa tidak menempatkan diri mereka sebagai pelayan rakyat, namun ditakar dengan untung dan rugi. Segala sektor yang akan memberikan keuntungan ekonomi, maka akan didukung sepenuh hati. namun, jika mulai merugikan secara ekonomi lempar tanggung jawab pun terjadi.

Belum lagi lemahnya sistem keuangan ala kapitalisme dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditambah lagi sulitnya birokrasi yg berbelit belit dalam mencairkan anggaran. Sehingga terkesan muncul masalah baru saat anggaran ditetapkan.
Selama balai bernegara masih bergantung pada kapitalisme, saat kecil harapan dunia kesehatan dan para Nakes akan mendapatkan hidup yang layak.


Keuangan Islam Mampu Sejahterakan Tenaga Kesehatan

Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam Islam kepala negara adalah raa'in (pelayan) bagi rakyatnya. Maka, ia bertanggung jawab penuh menjamin kesejahteraan rakyatnya termasuk di dalamnya para tenaga kesehatan (Nakes).

Dalam Sistem Islam Anggaran keuangan negara diatur oleh baitul mal. Baitul mal mengatur seluruh pemasukan dan pengeluaran negara, baik dari harta kepemilikan umum, harta negara hingga zakat. Penyusunan anggaran baitul mal tidak dibuat setiap tahun. Pengeluaran dan pemasukan baitul mal telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam sistem keuangan Islam, anggaran untuk kesehatan adalah satu yang diutamakan. Negara wajib membangun sistem kesehatan yang berkualitas, mulai dari pembangunan rumah sakit- rumah sakit di setiap wilayah dengan fasilitas yang layak dan berkualitas. Sehingga setiap yang sakit bisa merasakan pelayanan yang baik. Selain itu, negara juga menjamin kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Dengan pemberian gaji yang besar dan fasilitas yang baik. Sehingga para nakes bisa bekerja sepenuh hati tanpa khawatir dengan ekonomi keluarga karena dijamin oleh negara.

Untuk gaji dan fasilitas untuk tenaga kesehatan  diambil dari post harta negara. Khalifah bertanggung jawab penuh menjamin tertunainya hak Nakes. Baik dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Jika post harta negara kosong. Maka khalifah wajib mencarikan dana untuk memenuhi hak para nakes. Tidak menunda pembayaran dengan alasan apapun.

Begitupun dalam kondisi darurat, misalnya terjadi pandemi seperti saat ini. Maka negara wajib memastikan bahwa seluruh kebutuhan nakes tetap terpenuhi. Dalam baitul mal anggaran darurat bencana sudah dirancang sejak awal sesuai syariat, sehingga tidak akan ada drama para tenaga kesehatan tidak terbayar karena belum dianggarkan.

Dalam Islam kebijakan juga terpusat di tangan khalifah. Kebijakan pusat dan daerah saling integral. Maka, tidak akan ada saling lempar  tanggung jawab antara pusat dan daerah. Khalifah adalah penanggung jawab penuh terkait kepentingan rakyat termasuk memastikan tenaga kesehatan mendapat hidup yang layak.

Maka sudah jelaslah, jika sistem Islamlah satu-satunya yang mampu memberikan kesejahteraan hakiki. wallahu a'lam bishowab.