Kontestasi Kepemimpinan Dalam Sistem Kapitalisme Dan Masa Depan Islam

Oleh : Syahril Abu Khalid*)

Pendahuluan

Jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU RI direncanakan maju dari rencana awal. Hal itu tertuang dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Semula, dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 19 Oktober. Namun, dalam rancangan PKPU terbaru, KPU mengubahnya menjadi 10 Oktober atau maju 9 hari. Apabila rancangan PKPU itu disahkan, maka pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sebulan lagi dari sekarang.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres-cawapres itu lantaran ada perubahan ketentuan dalam Pasal 276 ayat 1 UU tentang Pemilu setelah keluarnya perppu. Regulasi itu menjelaskan, KPU sudah harus menetapkan pasangan capres-cawapres 15 hari sebelum masa kampanye.

Dengan demikian, ketentuan pada PKPU 3/2022 yang menyebutkan pendaftaran pasangan capres-cawapres yang semula 19 Oktober secara otomatis diperbarui sesuai aturan baru. ’’Jadi, yang berlaku adalah peraturan KPU yang terbaru dan hal itu dinormakan dalam ketentuan peralihan,’’ paparnya.

Jadi, masa pendaftaran capres-cawapres nanti dipersingkat hanya seminggu. Sebelumnya, waktu yang diberikan lebih dari sebulan. Yakni, 19 Oktober sampai 25 November. Draf rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sudah dilakukan uji publik Senin (4/9) lalu. Setelah diuji publik, draf PKPU akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR RI.

Sejauh ini, terbentuk tiga koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres. Yakni, Nasdem-PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin); koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacapres; serta Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Gelora yang mengusung Prabowo Subianto. Dua koalisi parpol terakhir sejauh ini belum mendeklarasikan cawapresnya. 

Kontestasi Kepemimpinan Dalam Sistem Kapitalisme

Pesta demokrasi 2024 sebentar lagi akan terjadi, berbagai lobby dan negosiasi tengah berlangsung antar Parpol dalam rangka mengusung kandidat Capres dan Cawapres. Dengan ditandai berbagai manuver politik antar satu Parpol dengan Parpol lainnya dan antara satu kandidat calon dengan kandidat calon yang lainnya. Rakyat Indonesia pun saat ini ikut menyaksikan gonjang ganjing perhelatan akbar pesta demokrasi tersebut. 

Dan pada akhirnya rakyatlah yang dijadikan tumbal dari perhelatan itu, atas nama rakyat dan kepentingan rakyat mereka berjalan demi kekuasaan, karena pada dasarnya mereka hanyalah membutuhkan suara rakyat terbanyak agar mampu menempatkan mereka pada kursi kekuasaan. Akan selalu berlaku pasca perhelatan itu ada cerita dibalik perhelatannya. Yang senantiasa riuh diperbincangkan.

Setiap kali pernyelenggaraan pemilu, entah itu pilpres, pileg atau pilkada selalu diwarnai polemik. Baik berupa kerusuhan antar pendukung, politik uang maupun kecurangan yang menyertainya.

Rekam jejak Pemilu dari waktu ke waktu tidak berubah, politik uang masih tetap dijadikan sebagai gerakan untuk mendapatkan suara, pada tahun sebelumnya seperti di lansir oleh republika.co.id, (15/4/2019) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar misalnya, telah mencatat sebanyak 636 dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019. Bahkan, di masa tenang pun mereka menemukan tiga dugaan praktik politik uang di tiga daerah.

Tak heran banyak para calon mengeluarkan biaya banyak untuk aktivitas tersebut hingga mencapai puluhan dan ratusan juta bahkan miliaran rupiah, semuanya dilakukan agar semua keinginannya tercapai untuk mendapat kursi di pemerintahan.

Dukungan para kapitalis atau para pemilik modal yang biasa disebut dengan oligarki politik telah menjadi langkah alternatif dalam mendukung terpilihnya menjadi Pemimpin dengan bantuan dana yang tidak sedikit. Dukungan-dukungan ini tidak terjadi begitu saja, akan ada kontrak politik dari para pemilik modal tersebut untuk melegitimasi setiap kebijakan dalam konteks ekonomi yang tentu menguntungkan para oligarki tersebut, sebagai bagian dari proses membayar utang politik karena telah menempatkannya pada kursi kekuasaan. 

Karenanya, banyak target-target yang dilakukan agar mendapat suara terbanyak dalam partainya, jika suaranya kurang sesuai persyaratan mereka melakukan gabungan atau koalisi dengan partai lain agar banyaknya suara memenuhi kriteria yang diinginkan.

Selain meminta dukungan dari umat mereka melakukan kunjungan ke berbagai pondok pesantren dengan alasan jika ulamanya mendukungnya pasti para pengikutnya akan turut serta memilih mereka.

Semakin jelas sekali dalam Sistem Kapitalisme menjelang pemilu, pilkada dan pilpres blusukan yang dilakukan petinggi negeri ini hanya untuk meraih simpati demi pencitraan dengan berharap kian dikenal rakyat, meraih simpatinya dan akhirnya dipilih dalam ajang konstetasi politik. Mereka berupaya sedemikian rupa agar sesuatunya berjalan dengan baik.

Dalam sistem Kapitalis juga, jika pasca terpilih dan tengah berkuasa pun blusukan/kunjungan ke berbagai wilayah bukan atas dasar kepentingan rakyat tetapi dijadikan sebagai cara untuk menguatkan citra / kesan baik di mata rakyat apalagi di tengah ketidakmampuan menyelesaikan berbagai persoalan. 

Bukan menjadi hal baru dalam sistem kapitalisme politik pencitraan hanyalah topeng bagi para pemimpin kapitalis untuk menutupi bepeng-bopeng kebijakan. Peribasa mengatakan mereka yang sudah duduk di kursi kekuasaan akan lupa daratan sudah lupa jalan untuk pulang.

Begitulah sejatinya kontestasi kepemimpinan dalam sistem Kapitalisme,  semua berjalan atas dasar kepentingan dalam rangka meraih nafsu kekuasaan.  Dan pada ujungnya mereka akan mengabaikan hak-hak rakyat. Biaya yang begitu besar dalam Pemilu, mulai dari setoran yang harus diberikan kepada Parpol pendukungnya sampai para kapitalis pemilik modal dalam rangka mendukung biaya kampanye dan politik uang akan menjadikan mereka berbuat pelanggaran ketika menjabat. 

Mereka akan melakukan segala cara demi mengembalikan modal politik yang sudah mereka keluarkan, tidak heran kasus korupsi senantiasa mewarnai para elit politik ini. Dan begitulah sistem Kapitalisme berjalan dalam menghasilkan kepemimpinan. Merekalah sejatinya para penghianat bangsa dan negara ini.  

Masa Depan Islam? 

Jika kita melihat pesta demokrasi dalam sistem kapitalisme sebagaimana dikemukakan diatas, maka tidak ada masa depan untuk Islam dan tidak ada pula  harapan bagi negeri ini untuk berubah kearah yang baik. Dari sejak negeri ini merdeka sampai saat ini kekayaan alam negeri ini semua dikuasai oleh para Kapitalis dalam dan luar negeri, semua dikuatkan dengan aturan perundang-undangan yang melegitimasi pencurian sumber daya alam negeri ini, karenanya setiap kebijakan tidak akan pernah berpihak pada rakyat yang notabene mayoritas muslim.   

Bagi kaum muslimin hendaklah sadar bagaimana Rasulullah memberikan contoh sebagai pemimpin dan tidak akan ada lagi pemimpin yang  akan menandingi beliau.

Allah SWT berfirman : 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

Artinya : “Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.. (QS. Al -Anbiya : 107). 

Muhammad bin Ali Asy Syaukani dalam Fathul Qadir:

ومعنى هذه الاية وما أرسلناك يا محمد بالشراعي والأحكام إلا رحمة لجميع الناس.. 

“Makna ayat ini adalah ‘Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad, dengan syariat dan hukum-hukum, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia..”

Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi dalam Tafsir Al Qurthubi

“Said bin Jubair berkata: dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد , ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق

“Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau, akan mendapat kebahagiaan. Bagi yang tidak beriman kepada beliau, diselamatkan dari bencana yang menimpa umat terdahulu berupa ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan dengan air”

Al-Imam Ali Ash Shabuni dalam Shafwatut Tafasir

“Maksud ayat ini adalah ‘Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk’. Sebagaimana dalam sebuah hadits:

إنما أنا رحمة مهداة

“Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan (oleh Allah)” (HR. Al Bukhari dalam Al ‘Ilal Al Kabir 369, Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman 2/596. Hadits ini di-shahih-kan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah, 490, juga dalam Shahih Al Jami’, 2345) 

Orang yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Allah Ta’ala tidak mengatakan ‘rahmatan lilmu’minin‘, namun mengatakan ‘rahmatan lil ‘alamin‘ karena Allah Ta’ala ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya pemimpin para Nabi, Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam. Beliau diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar. Beliau juga menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar. 

Beliau menjadi sebab tercapainya berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Beliau memberikan pencerahan kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kejahilan. Beliau memberikan hidayah kepada menusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan. Inilah yang dimaksud rahmat Allah bagi seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari rahmat ini, yaitu ditundanya hukuman bagi mereka.

Oleh karena itu, Islam adalah sebuah aturan yang tidak akan muluk-muluk yang akan memberikan harapan palsu kepada pengikut mabdanya. Islam secara luas dan sempurn yang akan memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi saat ini. Semisal tidak ada kunjungan yang semata-mata sebagai bagian penunaian amanah seorang pemimpin yaitu mengontrol dan memastikan sejauh mana kebutuhan mendasar warganya terpenuhi. Citra atau kesan baik tak diperlukan oleh pemimpin dalam sistem Islam karena yang diraih ridho ilahi bukan atas nama sesuatu pun. Pencitraan pemimpin bukanlah hal penting dalam politik Islam.

Penutup

Dengan demikian masa depan dan kejayaan Islam hanya bisa terwujud bila memcampakkan sistem yang bathil untuk kembali kepada sistem Islam yang sangat sempurna yang akan mengantarkan kita kepada aturan Islam yang diterapkan secara hakiki, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merusak kehidupan Islam. Untuk itu kesejahteraan hanya bisa terwujud dalam daulah Khilafah Islamiyah 'ala minaj nubuwwah sesuai dengan janji Allah SWT dan kabar gembira Rasulullah SAW.

Wallahualam bissawab.


*) Mubalig & Pemerhati Kebijakan Publik