Peran sekolah rakyat menuju transformasi sosial: Dapatkah kemiskinan teratasi?
Oleh: Suryani
Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Hingga 14 Juli 2025, tercatat 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Sisanya, sebanyak 37 sekolah, direncanakan akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus 2025 sehingga total menjangkau 100 lokasi di seluruh Indonesia ( KOMPAS.com).
Kutipan berita tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan hingga kini. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan yang sudah masuk kategori ekstrem. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: mengapa kemiskinan tetap sulit diberantas, padahal Indonesia memiliki banyak sektor potensial sebagai sumber pendapatan masyarakat — mulai dari industri hingga pengelolaan sumber daya alam?
Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat mencoba menawarkan solusi bagi mereka yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Program ini diklaim sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Jika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan keberpihakan kepada kelompok rentan, kemiskinan akan tetap bertambah meskipun pertumbuhan ekonomi nasional tampak positif.
Komentar Pemerintah
Mengutip detiknews, fokus utama Sekolah Rakyat adalah menanamkan sikap disiplin sebagai karakter dasar yang harus dimiliki setiap individu, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang sosial dan kebiasaan yang beragam. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan:
“Ciri-ciri orang sukses, pertama harus disiplin, mendengarkan arahan kepala sekolah, guru, instruktur, wali asrama, dan wali asuh. Insyaallah adik-adik sekalian menjadi orang sukses.”
Namun, jika dicermati, kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan formal. Hambatan sering kali datang dari sistem itu sendiri. Pemerintah kerap sibuk membuat program baru sebagai solusi jangka pendek, padahal yang lebih penting adalah mengatasi akar permasalahan kemiskinan itu sendiri.
Akar Permasalahan Kemiskinan
Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini mencakup pendidikan, keterampilan, dan wawasan yang minim. Pendidikan rendah membuat seseorang sulit bersaing di dunia kerja dan sering terjebak pada pekerjaan berupah rendah.
Masalahnya, di Indonesia, semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin tinggi pula biayanya. Hal ini menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, mereka yang berhasil mengakses pendidikan tinggi sering kali diarahkan hanya untuk masuk dunia kerja, bukan untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, atau inovasi.
Selain itu, faktor lain seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan berkualitas juga menjadi masalah. Proses rekrutmen sering kali lebih mempertimbangkan akses dan koneksi dibandingkan keterampilan nyata.
Yang tak kalah penting adalah masalah sistem pemerintahan. Kebijakan apa pun tidak akan berdampak signifikan jika sistem yang digunakan tetap sama. Saat ini, sistem pemerintahan Indonesia cenderung sekuler dan kapitalis.
-
Sekuler: Memisahkan agama dari kehidupan, sehingga nilai moral dan etika dalam masyarakat semakin pudar. Agama tidak lagi menjadi sumber prinsip dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan sosial.
-
Kapitalis: Menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama. Dampaknya adalah eksploitasi pekerja dengan upah yang tidak sebanding, sementara biaya hidup terus meningkat. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam siklus bekerja tanpa sempat berpikir untuk melakukan perubahan atau perbaikan kondisi.
Dengan kondisi tersebut, Sekolah Rakyat hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah kemiskinan.
Solusi dalam Perspektif Islam
Dalam Islam, pendidikan adalah tanggung jawab negara. Setiap individu berhak menuntut ilmu tanpa dibebani biaya. Pendidikan tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter agamis, pola pikir kritis, dan kemampuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sistem Islam menempatkan negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar warganya — pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan — melalui sumber-sumber dana seperti baitul mal (kas negara). Jika ada rakyat yang kelaparan atau kesulitan, negara wajib turun tangan.
Islam juga mengatur kepemilikan harta untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang, serta mendorong distribusi yang adil. Salah satu caranya adalah dengan melarang riba, karena riba dapat menyebabkan eksploitasi dan kesenjangan ekonomi.
Dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, kemiskinan dapat ditangani dari akarnya, dengan mengedepankan keadilan ekonomi, kemandirian, dan solidaritas sosial.
Wallahu a’lam.
Post a Comment