One Piece dan Cermin Ketidakadilan Negeri Kapitalis: Kemerdekaan Hanya Milik Kelompok Elit

Oleh: Nurma*)

IndonesiaNeo, OPINI - Pernyataan anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, soal penolakannya terhadap aksi pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece oleh sejumlah sopir truk dan masyarakat memicu perdebatan hangat. Menurutnya, bendera itu berpotensi menjadi simbol perlawanan terhadap negara, apalagi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Firman menilai penggunaan simbol bajak laut di ruang publik dapat menjadi bentuk provokasi yang mengikis rasa kebangsaan (Kompas.com, 01/08/2025).

Nada serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang menganggap fenomena ini bisa menjadi “upaya memecah belah bangsa” berdasarkan masukan dari sejumlah lembaga intelijen. Pernyataan ini muncul menjelang perayaan HUT RI ke-80, ketika bendera “Jolly Roger” khas Luffy dan kru Topi Jerami terlihat berkibar di banyak tempat di Indonesia (Metrotvnews.com, 01/08/2025).

Ada yang menganggap fenomena itu sekadar guyonan atau tren budaya pop. Namun, reaksi pejabat terlihat berlebihan seolah selembar kain bergambar tengkorak bertopi jerami adalah ancaman besar bagi stabilitas negara. Pemerintah terkesan defensif, seperti menghadapi makar, padahal konteksnya jauh dari itu.

Padahal, dalam kisah One Piece, Luffy dan krunya bukan bajak laut kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap rezim dunia yang korup, pemerintah yang dikuasai segelintir elit, dan hukum yang hanya berpihak pada mereka yang berkuasa. Dunia One Piece adalah cerminan realitas hari ini sistem yang mengaku menjunjung keadilan, tapi nyatanya hanya memberi kemerdekaan bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan.

Lalu, bukankah ini mirip dengan kondisi Indonesia sekarang?

Delapan dekade sejak proklamasi, kemerdekaan sejati belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Harga sembako terus meroket, biaya pendidikan dan kesehatan tak terjangkau, lapangan pekerjaan makin sempit, dan gelombang PHK makin besar. Korupsi? Merajalela. Ironisnya, pelaku korupsi kerap diberi keringanan hukuman atau bahkan amnesti. Pajak terus dinaikkan, meski rakyat sudah tercekik oleh harga kebutuhan yang tak terkendali. Kritik masyarakat kerap dibungkam dengan tudingan “tidak bersyukur” atau “pembangkang.”

Ketika rakyat meluapkan kegelisahan lewat simbol populer seperti bendera One Piece, bukannya diajak berdialog, mereka justru diposisikan sebagai ancaman. Padahal, ini adalah bentuk protes simbolik atas jeritan hati yang muak pada keadaan. Ia bukan tanda kebencian pada negeri, melainkan cerminan cinta yang ingin melihat bangsa ini berbenah.

Akar Masalah: Kapitalisme yang Menindas

Kondisi ini bukanlah kebetulan atau sekadar “ujian” seperti yang kerap dibisikkan para penguasa. Akar masalahnya adalah penerapan sistem kapitalisme, sebuah sistem yang sejak lahir memang dirancang untuk menguntungkan segelintir pemilik modal. Para kapitalis ini mengamankan kekuasaannya melalui “pernikahan” antara uang dan politik, memanfaatkan demokrasi sebagai alat legitimasi, lalu mengendalikan kebijakan sesuai kepentingan mereka.

Di bawah sistem ini, rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran, namun keuntungan mengalir ke kantong swasta atau pejabat. Pajak dipungut tinggi, sementara fasilitas publik minim. Hukum pun berlaku timpang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pemerintah lebih sibuk melayani kepentingan pemodal ketimbang menanggung beban rakyat. Inilah wajah asli kapitalisme, sebuah sistem yang membiarkan segelintir orang hidup bergelimang harta sementara mayoritas rakyat terhimpit kesulitan.

Islam Sebagai Solusi Hakiki

Krisis keadilan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia, terutama di negeri-negeri Muslim. Kapitalisme telah menjerat mereka dalam lingkaran kesengsaraan. Maka, sudah saatnya umat memahami bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sistem hidup yang sempurna dan menyeluruh (kaffah), yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.

Islam menawarkan tatanan sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang adil. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah warisan dinasti elit, melainkan amanah yang diemban oleh orang-orang bertakwa, yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan kebijakan. Dalam sistem ini, monopoli kekayaan tidak dibiarkan, sumber daya dikelola untuk kepentingan umat, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penerapan Islam secara kaffah hanya mungkin terwujud melalui institusi politik yang memayunginya, yaitu Khilafah Islamiyyah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diwariskan Rasulullah SAW dan dilanjutkan para khalifah selama berabad-abad, yang terbukti membawa keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya bagi Muslim, tapi juga non-Muslim.

Dalam Khilafah, penguasa bertanggung jawab penuh atas kebutuhan pokok rakyat mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Sumber daya alam dikelola negara dan hasilnya didistribusikan untuk kesejahteraan bersama, bukan dijual kepada korporasi asing. Hukum ditegakkan secara tegas, baik untuk rakyat jelata maupun pejabat.

Khilafah juga menjadi pelindung umat dari intervensi asing dan eksploitasi kapitalis global. Tidak ada ruang bagi oligarki atau kepentingan kelompok tertentu untuk menguasai negara. Seluruh kebijakan diukur berdasarkan ridha Allah, bukan demi keuntungan materi semata.

Fenomena pengibaran bendera One Piece hanyalah gejala kecil dari ketidakpuasan rakyat. Yang lebih penting adalah mengarahkan kemarahan dan kekecewaan itu pada perjuangan yang benar: mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyyah. Inilah satu-satunya jalan yang telah terbukti dalam sejarah mampu mengubah masyarakat dari keterpurukan menuju kemuliaan.

Sebagaimana Rasulullah SAW berhasil mengubah kondisi jahiliyah menjadi peradaban gemilang di Madinah, umat Islam hari ini pun bisa bangkit jika kembali pada Islam kaffah. Dengan kesadaran ini, protes simbolik akan berubah menjadi gerakan nyata, yang bukan hanya mengkritik, tapi juga membangun peradaban yang diridhai Allah SWT. Wallahualam bissawab.[]

*) Pegiat Literasi