Gonjang-ganjing BBM sebagai Imbas Gejolak Global: Alarm Krisis Ketergantungan Energi

Oleh: Asma Sulistiawati*)

IndonesiaNeo, OPINI - Gejolak global kembali mengguncang stabilitas energi nasional. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah, Indonesia merasakan dampak langsung berupa kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memang memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga, namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda: BBM nonsubsidi mengalami lonjakan harga, sementara antrean panjang terjadi di berbagai daerah (Setkab, 2026).

Di sejumlah wilayah seperti Surabaya, Bandung, hingga Makassar, masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Bahkan, di beberapa tempat BBM jenis tertentu dijual secara eceran dengan harga jauh lebih tinggi dari harga normal (Media Indonesia, 1 April 2026). Kondisi ini diperparah oleh terganggunya distribusi global akibat ketegangan di Selat Hormuz jalur vital perdagangan energi dunia yang menyebabkan kapal tanker, termasuk milik Pertamina, tertahan (BBC Indonesia, 2 April 2026).

Di sisi lain, pemerintah harus bekerja keras menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak global memaksa negara menambah beban subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, kemampuan APBN untuk menahan lonjakan ini sangat terbatas, bahkan diperkirakan hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu (Bisnis.com, 30 Maret 2026). Sebagai respons, pemerintah mulai menerapkan berbagai langkah penghematan seperti work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM, hingga efisiensi program-program tertentu.

Dilema Energi dan Rapuhnya Ketahanan Nasional

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam dilema yang tidak mudah. Jika harga BBM dinaikkan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk inflasi dan penurunan daya beli. Namun, jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi akan terus membengkak dan memperlebar defisit anggaran negara. Situasi ini mencerminkan posisi yang serba sulit, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi berat.

Fenomena antrean panjang di berbagai daerah bahkan sebelum kenaikan harga resmi diberlakukan menunjukkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap isu energi. BBM bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar yang menopang aktivitas sehari-hari. Ketika akses terhadapnya terganggu, maka seluruh sendi kehidupan ikut terdampak.

Masalah ini semakin kompleks karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara net importir minyak. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global. Ketika terjadi gangguan di jalur distribusi internasional seperti Selat Hormuz, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, kedaulatan energi menjadi sesuatu yang semu karena pasokan utama justru bergantung pada pihak luar.

Lebih jauh lagi, kondisi ini menggambarkan rapuhnya ketahanan energi nasional. Negara yang tidak mampu mengendalikan sumber daya strategisnya sendiri akan selalu berada dalam posisi rentan. Setiap gejolak global, baik politik maupun ekonomi, dapat dengan mudah mengguncang stabilitas dalam negeri. Dalam konteks ini, krisis BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi atau harga, melainkan cerminan dari ketergantungan struktural yang mendalam.

Sistem ekonomi global yang saat ini berjalan juga turut memperparah keadaan. Dalam sistem yang berorientasi pada pasar bebas, komoditas strategis seperti energi diperlakukan sebagai barang dagangan yang tunduk pada mekanisme harga global. Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas harga dan distribusi energi. Ketika harga minyak dunia naik, negara harus menanggung dampaknya tanpa memiliki kemampuan signifikan untuk mengendalikannya.

Pada titik ini, menjadi jelas bahwa gonjang-ganjing BBM yang terjadi hari ini bukan sekadar dampak sementara dari krisis global, tetapi merupakan konsekuensi dari sistem yang membuat negara bergantung dan tidak mandiri. Selama ketergantungan ini masih ada, maka krisis serupa akan terus berulang di masa depan.

Solusi Islam dalam Mewujudkan Kemandirian Energi Umat

Dalam perspektif Islam, energi seperti minyak dan gas merupakan kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) yang harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada mekanisme pasar bebas atau pihak asing yang berorientasi pada keuntungan semata. Dengan prinsip ini, distribusi energi akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan bisnis.

Kemandirian energi dalam Islam hanya dapat terwujud secara optimal ketika potensi sumber daya alam di negeri-negeri Muslim dikelola secara kolektif dalam satu kesatuan politik. Wilayah-wilayah kaya minyak di Timur Tengah, termasuk kawasan Teluk dan sekitarnya, memiliki cadangan energi yang sangat besar. Jika dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, kebutuhan energi seluruh wilayah dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pihak luar.

Dengan kondisi tersebut, negara akan memiliki kemandirian yang kuat dalam sektor energi. Ketika kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara mandiri, maka gejolak global tidak akan mudah mengguncang stabilitas ekonomi dan politik. Negara tidak lagi berada dalam posisi defensif, melainkan memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan secara independen.

Namun, kemandirian ini bukan berarti penggunaan energi dilakukan secara bebas tanpa batas. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya harus tetap memperhatikan prinsip tanggung jawab dan keberlanjutan. Penghematan tetap dilakukan, tetapi tidak pada aspek pelayanan publik yang menjadi hak rakyat. Negara justru wajib memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, negara juga didorong untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai bentuk antisipasi jangka panjang. Teknologi seperti energi nuklir, tenaga surya, dan sumber energi lainnya dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan energi. Dengan diversifikasi ini, ketergantungan pada satu jenis energi dapat dikurangi, sehingga stabilitas negara lebih terjaga.

Lebih dari itu, sistem Islam menempatkan negara sebagai pengurus urusan rakyat (ra’in), bukan sekadar regulator. Dalam peran ini, negara bertanggung jawab penuh memastikan distribusi energi berjalan adil dan merata. Tidak boleh ada kelangkaan yang disebabkan oleh permainan pasar atau kepentingan kelompok tertentu.

Pada akhirnya, krisis BBM yang terjadi hari ini menjadi pelajaran penting bahwa ketergantungan pada sistem global yang rapuh hanya akan melahirkan masalah berulang. Kemandirian sejati hanya dapat diwujudkan melalui sistem yang mampu mengelola sumber daya secara adil, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Wallahu’alam.[]


*) Pegiat Literasi