Menyoal Sektor Pendidikan Bombana terburuk Kedua di Sultra

 

Oleh : Iven Cahayati Putri (Pemerhati Sosial )

 

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi, itulah salah satu misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Misi yang sangat luar biasa, jika terealisasi maka dapat menjadi jurus jitu untuk memperbaiki dan memperkuat daya saing SDM Indonesia terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sayangnnya, misi untuk menyejahterakan pendidikan sudah digaungkan sejak lama namun faktanya wajah pendidikan masih saja suram.

 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bombana, Sultra yang meraih gelar pendidikan yang sangat buruk. Hal ini dibuktikan dengan raihaan peringkat kedua dari terakhir berdasarkan akreditasi sekolah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Bombana, Andi Arsyad. Menurutnya, berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional, Kabupaten Bombana menempati posisi peringkat terakhir kedua diantaara 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) (telisik, 11/3/2021).

 

Pendidikan di Sistem Kapitalisme

 

Seiring dengan perkembangan zaman, wajah pendidikan Indonesia semakin suram. Baik dari mahalnya biaya pendidikan, kurangnya pelayanan dari tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan faktor lainnya. Mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu faktor rendahnya pelajar terutama masyarakat kelas bawah. Ada banyak fakta di masyarakaat yang tidak menempuh pendidikan atau tidak  melanjutkan pendidikan hanya karena faktor biaya. Meski secara teori warga negara berhak untuk menempuh pendidikan dan negara wajib membiayainya, namun asas Kapitalisme di negeri ini memandang bahwa dasar pendidikan saat ini adalah materi.

 

Dilansir dari Kendari pos (12/3/2021) Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bombana, Azhari Usman menyebutkan, 101 sekolah hingga saat ini belum memiliki akreditasi. Dengan rincian 60 sekolah masa akreditasinya telah dinyatakan kadaluwarsa, sedangkan 41 lainnya memang belum pernah terakreditasi. Hal ini mengonfirmasikan bahwa Kapitalisme tidak mampu mewujudkan misi pendidikan kita.

 

Menurut Francis Wahono (dalam Komara, 2012), kapitalisme dalam pendidikan merupakan arah pendidikan yang dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan kapitalis tersebut. Dalam hal ini, kita dihadapkan pada pilihan antara pendidikan kompetisi ekonomi yang mencari kemenangan diri dan pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian. Pendidikan ekonomi yang mencari kemenangan diri, akan menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompetisi, tetapi disisi lain tetap membuahkan keuntungan finansial bagi yang menang.

 

Sementara, pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian akan menuntut biaya yang tidak tentu membuahkan bunga uang atau keuntungan finansial langsung, namun akan lebih mengangkat banyak orang yang maampu menentukan dirinya sendiri. Dimana hal ini terdapat dua pilihan, yaitu pendidikan elitis yang meminggirkan yang miskin dan tak produktif, serta pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya sehingga menjadi orang realis dan kreatif.  Akibatnya, banyak dari pelajar negeri ini yang harus berhenti bahkan tidak mengenyam bangku sekolah sebab tak mendapat perhatian langsung di sektor pendidikan, yang pada dasarnya bersistem “ilmu itu mahal.”

 

Di samping itu, tak sedikit satuan pendidikan yang minim perhatian, salah satunya tak terakreditasi sebagaimana terjadi di sektor pendidikan Bombana. Tentu yang menjadi salah satu alasannya adalah kurang memadainya infrastruktur yang terdapat di lingkungan sekolah tersebut, dan masih banyak lagi problema krusial yang menimpa sektor pendidikan negeri Kapitalisme ini yang sudah bisa dipastikan tidak dapat membuahkan hasil yang gemilang, di antaranya produksi sumber daya manusia yang materialistik lagi kalah dalam daya saing, ketimpangan dalam pendidikan, serta kemunduran dalam berbagai bidang lainnya.

 

Pendidikan Islam Solusi Terbaik

Berdasarkan uraian di atas, tentu kita bisa memahami bahwa pendidikan ala sistem kapitalisme hanya membuat pendidikan Indonesia makin terpuruk. Untuk itu, kita membutuhkan solusi fundamental guna melakukan perbaikan menuju kondisi pendidikan yang menjadi harapan bersama, yakni maju dan berkualitas.

 

Pendidikan semacam ini tentu sekadar ilusi jika berharap pada pendidikan Kapitalisme. Akan tetapi, sistem pendidikan terbaik hanyalah dengan menjadikan Islam sebagai aturan yang menawarkan solusi tuntas atas setiap problematika umat, termasuk bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Islam telah terbukti kegemilangannya yang telah melahirkan generasi-generasi terbaik bukan hanya menguasai ilmu dunia namun juga ilmu agama Allah, para pelajar dan pengajar yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai baik dari sekolah/kampus, perpustakaan, bahkan asrama-asrama. Maka tak heran cetakan-cetakannya adalah orang-orang hebat yang ahli dalam berbagai bidang.

 

Islam menjadikan pendidikan sebagai hajah asasiyyah yang harus dijamin oleh negara. Dalam kitab Al- Ahkam Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa kepala negara (Khalifah ) berkewajiban menyediakan sarana pendidikan, sistem pendidikan dan menggaji para pendidiknya. Maka tak heran di abad pertengahan pendidikan Islam menjadi kiblat pendidikan dunia. Seluruh dunia datang hanya untuk menempuh pendidikan. Dan keberhasilan pendidikan selama kurang lebih 13 abad karena menerapkan Islam secara menyeluruh.

 

Jadi, solusi pendidikan saat ini hanyalah dengan menjadikan aturan Allah SWT sebagai aturan dan Allahlah yang mengaturnya di bawah naungan institusi Khilafah dan dipimpin oleh seorang Khalifah. Islamlah satu-satunya aturan yang diridhoi oleh Allah SWT  yang memiliki tujuan yang jelas agar pelajar memiliki kepribadian Islam, handal menguasai pemikiran Islam, menguasai ilmu-ilmu terapam IPTEK, serta memiliki keterampilan tepat dan berdaya guna. Let’s back to Islam kaffah! Wallahu a’lam bi showwab.(***)