Impor Cabe Saat Stok Surplus, Kemana Petani Mengharap Penghidupan?

Oleh : Wa Ode Rahmawati

(Pemerhati Sosial)

 

Baru-baru ini, beredar video seorang petani cabai mengamuk dan menginjak-injak tanaman cabai di kebunnya. Kemarahannya ini diduga akibat harga cabai di pasaran yang turun drastis. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet pun turut menanggapi tindakan tersebut.

 

Slamet mengatakan, harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani Indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara, Jumat (27/8) lalu. (m.rctiplus.com, 29/8/2021)

 

Nasib Petani Kian Tak Tentu Arah

Indonesia menjadi salah satu negara yang doyan impor cabai dari berbagai negara, seperti India, Cina, Thailand, Malaysia, Australia dan sejumlah negara lainnya. Masih dari m.rctiplus.com (29/8), Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan impor cabai di semester I 2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54 persen dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$ 34,38 juta.

 

Pasalnya, pemerintah mengimpor berbagai jenis cabai untuk memenuhi kebutuhan industri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Bambang Sugiharto. Ia menyatakan, sebesar 27.851 ton sepanjang semester I/2021 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Cabai diimpor dalam bentuk cabai kering, cabai dihancurkan atau ditumbuk dan bukan cabai segar konsumsi. (m.bisnis.com, 25/8/2021)

 

Di sisi lain, pasokan aneka cabai konsumsi Indonesia tengah berada pada posisi surplus. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Tommy Nugraha mengungkap hingga Juli cabai kita Surplus 4.439 ton, dengannya kebutuhan masyarakat terhadap aneka cabai dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk mengantisipasi dampak surplus ini, kata Tommy, pihaknya meminta para pengusaha lokal dan pemerintah daerah menyerap hasil panen. (m.bisnis.com, 25/8/2021)

 

Adanya kebijakan menyerap impor besar-besaran di tengah kondisi ini, mengindikasikan pemerintah tidak peka terhadap nasib para petani lokal. Sepinya pasar akibat PPKM jelas meniscayakan berkurangnya penghasilan mereka, termasuk hasil penjualan cabai. Apalagi jika sektor ini menjadi sumber utama penghidupan mereka, jika tidak segera mendapat penanganan bisa jadi nasibnya semakin memprihatinkan.

 

Memang atas impor tersebut, pemerintah telah mengatakan akan menolong para petani dengan menguatkan intervensi mereka agar harga tidak anjlok, sayangnya realita yang dirasakan oleh petani tidaklah demikian. Harga cabai yang semakin murah menjadi fakta nyata yang tak terbantahkan.

 

Ketua Forum Petani Kalasan Janu Riyanto menjelaskan, selama ini harga normal cabai ada di kisaran Rp11.000 per kilogram, sedangkan sekarang harga cabai anjlok hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. (suara.com, 26/8/2021). Bahkan, akibat terlalu rendahnya harga jual cabai ini, petani akhirnya membagikannya secara gratis kepada masyarakat agar lebih bermanfaat.

 

Sajian fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah enggan untuk melayani kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh. Mestinya, langkah antisipasi pemerintah agar jerih payah petani tak dihargai drop harus dioptimalkan, paling tidak mendorong industri pabrik dan olahan untuk memanfaatkan produk cabai lokal agar cabai produksi mereka tetap dapat terserap.

 

Namun sayang, tatkala nasib produk lokal tak jelas arah, impor komoditas cabai justru semakin kencang dengan beragam dalih. Adapun dalihnya bahwa impor untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan industri sejatinya hanya alasan klasik untuk berlepas tanggungjawab untuk mengurusi petani. Kebijakan pangan yang tertuang dalam nawacita kedaulatan pangan yang konon bermuara pada peningkatan kesejahteraan para petani, biarlah hanya suskes di atas kertas. Faktanya, kebijakan tersebut hanya untuk mewujudkan kepentingan importir yang rakus akan keuntungan materi.

 

Rezim kapitalisme-demokrasi gagal menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, karena di masa ini mereka lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan singgasana kuasa. Maka wajar jika berbagai sektor kebutuhan publik tak terkecuali sektor pangan dikapitalisasi para kalapitis, tanpa peduli nasib rakyat. Sungguh ironi ketika rezim hanya bersuara dalam menguntungkan kaum pemilik modal yang kecipratan persenan dari hasil impor, sedangkan rakyat khususnya para petani lokal berderai air mata sebab mereka kalah bersaing dengan produk impor dan pada akhirnya hidup semakin melarat.

 

Rakyat Sejahtera dalam Islam

Islam sebagai agama yang paripurna memiliki solusi jangka panjang kepada permasalahan ketersedian produksi lokal rakyat hari ini.  Islam tidak hanya sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga memiliki serangkaian peraturan hidup yang jika dijalankan akan menjadi solusi berbagai permasalahan kehidupan manusia. Islam mengatur masalah perekonomian umat berlandaskan  Syariat Islam, yang menjamin terlaksananya mekanisme pasar dengan baik.

 

Dalam Islam, negara mempunyai peran mengontrol mekanisme pasar secara adil syariat Allah. Adapun terkait kebijakan  impor, Islam melaksanakannya secara benar yang meniscayakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pertama, negara memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian hasil pangan dalam negeri dalam rangka pemenuhan hajat hidup rakyat penuh. Kedua, adapun hasil pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka mengendalikan impor hanyalah sebatas solusi jangka pendek agar negara tidak bergantung kepada asing secara terus menerus serta mandiri dalam menyejahterekan rakyatnya.

 

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan dan pelindung bagi umat. Pemimpin wajib memastikan kebutuhan, keamanan, dan kedaulatan negara tegak sempurna sehingga negara tidak akan mudah tunduk pada para kapitalis maupun tekanan dari luar. Rasulullah saw bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim)

 

Peradaban Islam yang menjadikan Islam sebagai tonggak kehidupan terbukti mampu menorehkan tinta emas kurang lebih 13 abad lamanya bagi kehidupan manusia dalam segala bidang. Bukan hanya unggul dalam perekonomian dan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan manusia yang berkualitas sebagai cahaya peradaban. Wallahu a’lam bi shawab.(**)