Makan Bergizi Gratis, Program Problematik Tuai Banyak Kritik.

Oleh : Azzura Lin

Setelah dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dijalankan. Pasalnya, program ini menjadi andalan mereka saat bertarung di pilpres 2024 lalu sehingga program ini dielu-elukan oleh banyak orang. Namun, tampaknya ekspetasi tak sesuai realita. Program MBG yang di puja-puja ini justru membawa bencana pada prakteknya.

Siswa dan guru SD hingga SMP yang berjumlah 196 orang di Kecamatan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah mengalami keracunan massal setelah melahap Makan Bergizi Gratis (MBG). (CNN Indonesia, 13/8/25). Di wilayah lain, di Lebong Bengkulu, sebanyak 456 siswa juga mengalami keracunan usai menikmati MBG (Kompas.com,  30/08/25). Tidak hanya itu, di SMP Negeri 3 Berbah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 135 siswa mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi MBG. (Tirto.id, 27/08/25)

Sungguh nahas, MBG yang diharapkan membawa dampak baik terhadap para siswa, justru membawa nasib buruk. Setiap hari layar kaca dihiasi dengan berita keracunan para siswa selepas menyantap MBG. 

Problematik Program MBG

Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mengatasi masalah stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memenuhi gizi anak-anak yang ada di sekolah-sekolah. Bahkan pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 171 Triliun Rupiah, serta melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran pada banyak sektor agar MBG dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan. 

Sekilas, program ini memang terlihat luar biasa, ide cemerlang dan spektakuler. Memberi makan siswa siswi di seluruh Indonesia adalah program yang mulia. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ini adalah program populis yang terlanjur  digaungkan dan belum menyentuh akar persoalan untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia.

Terlanjur janji, kalimat yang tepat untuk menggambarkan buruknya pelaksanaan program MBG ini. Pemerintah terkesan tidak serius dalam mengurus dan menjamin keamanan dalam pendistribusiannya. Banyaknya kasus keracunan massal yang terjadi akibat mengkonsumsi MBG adalah bukti abainya penjagaan serta perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan keselamatan nyawa anak. 

Ketidakmatangan perencanaan dalam melaksanakan program ini juga menjadi salah satu penyebab gagalnya program ini. Memberi makan ribuan siswa setiap hari di seluruh Indonesia bukan perkara yang mudah, membutuhkan perencanaan yang siap dan harus dipikirkan masak-masak. Program kerja yang hanya asal jalan akan mengalami banyak problematika karena tidak dibarengi dengan pengamatan, pengawasan serta kewaspadaan yang tinggi. 

Program MBG sejatinya bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan stunting di Indonesia. Permasalahan stunting terus eksis karena pemenuhan kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik. Sempitnya lapangan pekerjaan, tingginya harga-harga bahan pokok serta besarnya biaya pajak yang tidak bisa ditutupi dengan gaji masyarakat yang kecil. Sehingga kemiskinan meluas dimana-mana, yang mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Kualitas generasi jika ditinjau dari sisi nutrisi dan gizi sebenarnya bukan masalah program makan bergizi gratisnya, melainkan masalah kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi sehat dan kuat. Maka, hal fundamental yang harus diselesaikan negara ini adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Bukan hanya melihat satu sisi namun secara keseluruhan. Sistem ekonomi kapitalistik telah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Buruknya tata kelola ekonomi menyebabkan kekayaaan hanya bertumpu pada kalangan elit. Sementara masyarakat bawah tidak mampu mengakses pekerjaan dengan baik. Inilah watak sistem kapitalisme, rakyat hanya menjadi alat pembayar pajak. Sementara negara sibuk dengan program populis bukan solusi hakiki.

Menghasilkan generasi berkualitas adalah impian yang harus terwujud guna membangun peradaban manusia yang unggul. Oleh sebab itu, negara wajib memperhatikan setiap kebijakan agar hak dan kebutuhan generasi benar-benar terjamin. Maka dalam Islam, hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengaksesnya dengan menetapkan harga yang murah.

Pada aspek kesehatan, pendidikan, dan keamanan, negara memberikan jaminan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Negara wajib menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai agar layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bisa berjalan dengan baik.

Dalam Islam, setiap insan berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya untuk orang miskin. Negara bertanggung jawab penuh dalam mempermudah rakyat mendapatkan akses makanan bergizi, seperti harga pangan terjangkau dan distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan di salah satu wilayah.

Menyiapkan anggaran negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di dalam baitulmal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Bagian fai dan kharaj yang meliputi ganimah, anfal, fai, khumus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak). Kepemilikan umum meliputi minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang dilindungi negara untuk keperluan khusus, semisal sarana publik seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dll. Sedekah (zakat) yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; serta zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Menciptakan lapangan kerja yang luas  dengan pengurusan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. 

Dengan strategi dan metode tersebut, seluruh rakyat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Pemenuhan gizi setiap anak dapat terjamin karena negara berperan aktif dalam menciptakan kondisi ekonomi yang adil.