Kebebasan Semu Sistem Demokrasi

Oleh : Wa Ode Sukmawati, S.E

IndonesiaNeo, OPINI - Pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh dianggap sangat lamban sehingga memicu berbagai  polemik dikalangan masyarakat. Arus kritik terhadap pemerintah terus mengalir deras, mulai dari kalangan aktivis hingga konten kreator. Namun alih-alih mendapat respon baik dan pembenahan, para pengkritik ini justru mendapatkan teror yang mengerikan. Berbagai macam  ancaman yang dialami oleh para pengkritik, mulai dari ancaman fisik, perusakan properti seperti mobil dan rumah, doxing, peretasan digital hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. (MediaIndonesia, 31/12/25)

Hal semacam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Sebut saja Tempo.co, media independen yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah juga pernah diteror dengan dikirimi kepala babi dan bangkai tikus di kantor direksinya. (Tempo.co, 25/03/25)

Fenomena ini secara langsung telah menunjukkan dua kegagalan pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Pertama, pemerintah membiarkan serangan teror dan ancaman terjadi tanpa ada tanggapan dan penanganan secara masif untuk menghukum para pelaku teror. Kedua, pemerintah gagal dalam menyambut aspirasi kritik dari masyarakat dan mengabaikan suara publik. Padahal Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang melahirkan paham kebebasan atau liberalisme yang sejak dulu dijalankan hingga saat ini. Kebebasan ini menyangkut banyak hal, salah satunya adalah kebebasan berbicara (pers). Peristiwa ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mana kebebasan yang dilindungi dan dijunjung tinggi demokrasi? 

Nampaknya suara rakyat tak lagi terdengar merdu bagi pemerintah, mereka terkesan sangat jumawa dan anti kritik. Padahal dulu mereka adalah pengemis suara rakyat. Namun setelah menjabat, mereka menjadi budak kepentingan oligarki, elite politik dan para pemilik modal. Kepentingan rakyat tak lagi dipedulikan. 

Demokrasi hanya formalitas, hanya sebatas prosedur elektoral. Rakyat datang ke TPS untuk memilih pemimpin, setelah itu rakyat diterlantarkan. Demokrasi hanya menjadi ajang kompetitif untuk memperebutkan kekuasaan politik melalui pemilu. "Kedaulatan berada ditangan rakyat" berubah menjadi "kedaulatan ditangan oligarki dan pemilik modal". Lantas, apa yang bisa kita harapkan dari negara yang menerapkan sistem demokrasi? Sistem rapuh dan rawan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang berdampak pada terabaikannya urusan rakyat. 

Berbeda dengan Islam, Islam adalah agama sekaligus ideologi atau sistem hidup yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Islam ditegakkan di atas akidah yang terang, jelas, dan tak ada kesamaran di dalamnya, yakni akidah “Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Akidah inilah yang membentuk asas pemikiran bagi ideologi Islam. Ideologi Islam melahirkan aturan yang adil karena aturannya dibuat oleh Allah SWT dan bukan berasal dari akal pikiran manusia sebagaimana sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, undang-undang atau peraturan dibuat oleh manusia yang lemah, terbatas dan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Maka tak heran, jika demokrasi bisa ditunggangi oleh segelintir orang. Sedang Islam, aturan dibuat langsung oleh Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, manusia hanya menerapkan apa yang telah Allah tetapkan. Tidak ada kebebasan sebagaimana demokrasi dalam Islam, sebab kebebasan akan membuat manusia kebablasan. Islam mengatur manusia agar tetap berada dijalur syari'at. Maka, setiap perbuatan dan tingkah laku manusia terikat oleh hukum syara' dan ada pahala besar bagi muslim yang menjalankannya.

Dalam hal mengkritik pemerintah atau penguasa, hal itu merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa (sultan) atau pemimpin (amir) yang zalim.” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Mengkritik penguasa merupakan suatu kewajiban dan tak boleh dibungkam. Islam sangat membuka diri terhadap kritik sebagai bentuk muhasabah untuk menjadi lebih baik dan para pengkritik tidak akan dibungkam apalagi diteror. 

Wallahu'alam.[]