Apakah BOP untuk Kemerdekaan Palestina?

Oleh: Solehah Ummu Syakila*)

IndonesiaNeo, OPINI - Di tengah konflik panjang antara Palestina dan Israel, berbagai lembaga yang mengatasnamakan “perdamaian” sering muncul dengan janji solusi. Salah satunya adalah BOP (Board of Peace). Secara retoris, lembaga seperti ini sering diklaim sebagai wadah untuk mendorong dialog, stabilitas, dan bahkan kemerdekaan Palestina. 

Namun pertanyaan kritisnya adalah: apakah BOP benar-benar dirancang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau justru hanya menjadi alat diplomasi yang memperlambat perjuangan tersebut?

Faktanya di tepi barat tindak kekerasan, pembunuhan, penembakan dan penggusuran terus terjadi baik oleh tentara IDF maupun oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Dalam politik internasional, istilah “perdamaian” sering kali bersifat ambigu. Banyak inisiatif perdamaian pada akhirnya lebih menekankan stabilitas geopolitik daripada keadilan bagi pihak yang tertindas. Dalam konteks Palestina, tuntutan utama adalah pengakuan hak menentukan nasib sendiri dan berdirinya negara Palestina yang merdeka. Isu ini telah lama dibahas di forum internasional seperti United Nations, tetapi hingga hari ini realisasi penuh dari kemerdekaan tersebut masih jauh dari harapan.

Jika BOP benar-benar dibentuk untuk kemerdekaan Palestina, maka seharusnya terlihat keberanian politik yang jelas: menekan pelanggaran hak asasi manusia, menuntut penghentian pendudukan, serta mendorong pengakuan negara Palestina secara nyata. Tanpa sikap tegas seperti itu, sebuah organisasi perdamaian berisiko hanya menjadi ruang dialog yang tidak menghasilkan perubahan konkret. Dalam banyak kasus, dialog tanpa tekanan politik justru menguntungkan pihak yang lebih kuat dalam konflik.

Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa lembaga-lembaga perdamaian tertentu dapat berfungsi sebagai “penyangga diplomatik”. Artinya, mereka menciptakan kesan bahwa upaya penyelesaian konflik sedang berjalan, padahal di lapangan kondisi rakyat Palestina tidak banyak berubah. Narasi perdamaian kemudian menjadi semacam legitimasi politik yang menenangkan opini publik internasional tanpa menyentuh akar persoalan.

Hal ini bukan berarti semua upaya perdamaian tidak penting. Dialog, mediasi, dan kerja kemanusiaan tetap memiliki nilai besar untuk mengurangi penderitaan masyarakat sipil. Namun jika tujuan yang diklaim adalah kemerdekaan Palestina, maka standar penilaiannya harus lebih tinggi: apakah lembaga tersebut benar-benar memperjuangkan hak politik rakyat Palestina atau hanya mempromosikan stabilitas tanpa keadilan?

Dengan demikian, skeptisisme terhadap BOP bukanlah bentuk penolakan terhadap perdamaian, melainkan tuntutan agar konsep perdamaian tidak dipisahkan dari keadilan. Perdamaian yang sejati tidak hanya menghentikan konflik sementara, tetapi juga menyelesaikan ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar konflik itu sendiri. Tanpa keberanian untuk menghadapi realitas politik tersebut, BOP berisiko menjadi sekadar simbol idealisme yang indah di atas kertas, tetapi lemah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang nyata.

Pandangan Islam Terhadap Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina

Dalam perspektif Islam, isu Palestina tidak hanya dipandang sebagai konflik politik, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab umat terhadap tanah yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Kota Jerusalem (Al-Quds) memiliki kedudukan penting dalam Islam karena di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci utama umat Islam.

1. Prinsip Keadilan dalam Islam

Islam menekankan bahwa perdamaian harus berdasar pada keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara. Dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa: 135), umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan walaupun terhadap diri sendiri atau kelompoknya. Karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa perdamaian yang tidak mengembalikan hak-hak rakyat Palestina belum bisa disebut perdamaian yang adil.

2. Dukungan terhadap Kemerdekaan dan Hak Hidup

Dalam pandangan Islam, setiap bangsa memiliki hak untuk hidup aman di tanahnya sendiri dan menentukan nasibnya. Oleh karena itu, banyak pemikir Muslim melihat perjuangan rakyat Palestina sebagai perjuangan mempertahankan hak hidup, tanah, dan kebebasan.

3. Perdamaian Tetap Dianjurkan

Walaupun mendukung keadilan bagi Palestina, Islam tetap sangat mendorong perdamaian jika itu membawa keadilan dan menghentikan penderitaan masyarakat sipil. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad pernah membuat perjanjian damai seperti Perjanjian Hudaibiyah yang menunjukkan bahwa diplomasi dan dialog juga merupakan bagian penting dalam menyelesaikan konflik.

4. Menilai Lembaga Perdamaian (seperti BOP)

Dari sudut pandang Islam, lembaga yang mengklaim membawa perdamaian akan dinilai dari niat dan tindakan nyata:

• Apakah mereka melindungi rakyat yang tertindas?
• Apakah mereka memperjuangkan keadilan, bukan hanya stabilitas politik?
• Apakah mereka membantu menghentikan penindasan?

Jika lembaga seperti BOP hanya berbicara tentang “perdamaian” tanpa memperjuangkan keadilan bagi Palestina, maka dalam perspektif etika Islam hal itu dianggap perdamaian yang tidak sempurna.

Pandangan Islam pada dasarnya mendukung perdamaian, tetapi perdamaian tersebut harus disertai dengan keadilan, perlindungan hak rakyat Palestina, dan penghormatan terhadap tempat suci seperti Masjid Al-Aqsa. Tanpa unsur keadilan itu, konsep perdamaian akan dipandang belum memenuhi prinsip moral dalam Islam.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab.[]


*) Penggiat Literasi Wakatobi