Covid-19 Mencengkram, Pemerintah Hitung-Hitungan?

Oleh: Wa Ode Sukmawati (Aktivis Muslimah) 

Covid-19 saat ini terus menjadi perbincangan yang membuat masyarakat semakin resah. Jumlah kasus positif Corona yang bermula dari negeri tirai bambu tersebut, semakin hari semakin mengalami peningkatan di setiap wilayah yang ada di Indonesia terutama di DKI Jakarta. Banyaknya Nakes yang meninggal dunia selama menangani pasien positif corona, rumah sakit yang mulai penuh dan tanah tempat korban Covid-19 dikebumikan juga hampir penuh, membuat Pemerintah harus terus memikirkan bagaimana cara menekan laju penyebaran virus mematikan ini, yang tentunya juga harus ada kerjasama dari masyarakat.

Melihat jumlah postitif corona semakin melambung naik, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  berencana untuk memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah tersebut diambil untuk menekan angka penularan PSBB di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam beberapa hari terakhir. 

Namun, tentu hal ini menuai pro-kontra. Mulai dari pihak eksekutif maupun legislatif kontra terbadap penerapan PSBB sebab PSBB tentu akan berimplikasi luas. Salah satunya kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan "Bila keputusannya adalah menambah Bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi" . detikNews (Ahad, 13/9/20)

Penolakan pemberlakuan pengetatan PSBB juga terlihat dari para pengusaha yang menganggap keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat itu dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. 

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengungkapkan bahwa alasan utama kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dikarenakan kedisiplinan masyarakat dalam memakai masker berkurang. Menurutnya, cara utama mencegah tertularnya virus Corona yaitu dengan memakai masker. Masker merupakan benteng utama yang bisa melindungi diri dari Covid-19. Liputan6.com/29/7/20

Selain itu, kebijakan Pemerintah dinilai plin-plan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyatakan bahwa Pemerintah plin-plan dalam mengambil kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, masyarakat sudah berpikir masa bodoh dengan adanya pandemi Virus Corona (Covid-19).

“Kenapa saya bilang plin-plan? Dulu waktu PSBB, aturannya layanan Bandara Soekarno-Hatta ditutup, bus keluar-masuk Jakarta tidak boleh, dan orang bekerja di luar dibatasi. Tapi sekarang justru oleh pemerintah dibolehkan, meski ada persyaratan. Jadi masyarakat bingung, yang benar yang mana, karena plin-plannya pemerintah soal aturan PSBB,” kritik Netty. Suara Parlemen, Selasa (19/5/2020).

Buah Kapitalisme, Rezim Hitung-Hitungan

Dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19 yang terus memakan korban jiwa dengan memperketat PSBB, Pemerintah masih harus mengkaji lebih dalam apabila penerimaan Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 bertambah. Padahal, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk  memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. 

Namun, untuk menyelamatkan masyarakat dari keganasan virus mematikan ini, ekonomi masih saja menjadi alasan utama untuk tidak melaksanakan PSBB atau lockdown. Inilah yang terjadi jika uang dianggap lebih berharga dibanding nyawa manusia. Belum lagi Pemerintah yang plin-plan dalam mengambil kebijakan telah menggambarkan gagalnya sistem yang berlaku saat ini dalam menangani krisis dan wabah. 

Cara Islam Mengakhiri Wabah, Cepat dan Tepat.

Solusi yang ditawarkan dan pernah diterapkan dalam Islam tentu sudah tak asing lagi ditelinga masyarakat muslim dalam menangani wabah. Cepat dan tepat, itulah yang pantas disematkan dalam penyelesaian setiap masalah dalam Islam. Untuk memutus rantai penyebaran virus seperti ini, Islam menerapkan lockdown dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat selama masa lockdown diberlakukan. 

Lockdown memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Lockdown menjadi kebijakan yang diterapkan kala itu. Rasulullah SAW pernah bersabda  "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit.

Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan "Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori).

Pandemi yang sedang terjadi saat ini selayaknya dituntaskan dengan aturan Islam yang terlah berhasil dan pernah diterapkan. Sebab aturan Islam yang berasal langsung dari Sang Pencipta manusia tak mungkin diragukan. Maka ketika lockdown diberlakukan, seharusnya pemimpin juga memberikan kebutuhan rakyatnya selama lockdown diterapkan.

Wallahualam.(*)