Stunting, Bisanya Umbar Janji Tak Penting

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih*) 

IndonesiaNeo, OPINI - PPATK menyebutkan  penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sangat tinggi, lebih dari 500 ribu penerima menggunakan uang bantuan untuk judi online (judol). Dari pernyataan Kepala  PPATK Ivan Yustivandana ada sekitar 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bansos merupakan pemain judi online selama tahun 2024. Selain itu, dia mengungkapkan lebih dari 100 orang penerima bansos disebut terlibat pendanaan terorisme.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, di hadapan  delapan fraksi saat pembacaan  RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2024 berjanji akan berupaya ke depannya bansos tepat sasaran hingga mampu menekan angka stunting di angka 14, 2 persen pada 2029 (inilah.com,15-7-2025).

Agar sesuai target, Indonesia masih harus menurunkan sekitar 7,3 persen poin dalam lima tahun ke depan Dan penyaluran bansos dijadikan kunci untuk menekan angka stunting. Maka langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan meningkatkan ketepatan sasaran dari program bantuan sosial dan program penanganan kemiskinan. Sekaligus memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan mampu ikut serta secara inklusif di dalam kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Sedangkan untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang Masih tinggi, Sri Mulyani mengatakan akan terus memperkuat program penguatan link and match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja, dan memperkuat program peningkatan kompetensi anggota kerja. 

Pemerintah terus melakukan perbaikan data untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi dan bantuan, memperluas akses modal dan juga alat bagi nelayan serta petani, terutama melalui pembiayaan kredit usaha rakyat, asuransi pertanian, dan melanjutkan pembangunan khusus di wilayah yang berbasis maritim yang selama ini kurang terlayani. 

Terlalu Banyak Umbar Janji, Wajah Kapitalisme

Setiap pelaporan pertanggungjawaban APBN, yang itu juga berarti pengajuan anggaran belanja tahun berikutnya, agar parlemen setuju tanpa banding, ada banyak janji yang ditebar. Semua berlangsung baik dan positif. Namun faktanya, dari tahun ke tahun tak ada perubahan signigikan, rakyat tetap sengsara, pejabat semakin sejahtera. 

Inilah wajah Kapitalisme yang sesungguhnya. Tak ada rakyat di dalam setiap pengurusan rakyat, melainkan manfaat semata. Bansos yang seringkali Salah sasaran Masih saja jadi gula-gula menarik perhatian rakyat. Padahal sejatinya hanyalah menutupi kegagalan penguasa mewujudkan kesejahteraan. 

Pemerintah tak punya dana cukup baik untuk kesejahteraan rakyat maupun untuk biaya operasional negara, sebab APBN negara yang berbasis pendapatan Dari pengelolaan pajak yang dipungut Dari rakyat, ditambah utang negara yang berbasis riba. Jelas number yang rapuh. Belum lagi praktik Korupsi oleh pejabatnya menambah daftar panjang kelemahan APBN. 

Islam Jamin Sejahtera Adil dan Mandiri

Masalah stunting tidak akan selesai hanya dengan pemutakhiran data. Melainkan dengan menerapkan sistem Islam dan mencabut Kapitalisme yang diterapkan hari ini. Demikian pula dengan sistem politik Demokrasi yang hanya melahirkan pejabat boneka, tidak kapable Dan jelas tak menginginkan syarat ditegakkan. 

Sesungguhnya stunting muncul akibat kerusakan sistemik, para ayah kesulitan mendapatkan pekerjaan, keluarga harus menutupi kebutuhan harian dengan cara memaksa para ibu untuk menjadi tulang punggung perekonomian. 

Negara tidak hadir seratus persen, sebab di lapangan menjadi petani bukan profesi yang menjanjikan. Sebab bertabrakan dengan kebijakan yang lain seperti dibukanya kran impor atas nama perdagangan bebas,  aturan tanah yang ruwet, pendampingan petani ala kadarnya, hingga  rendahnya pendidikan rakyat dan loyalnya negara pada asing. Membuka lebar pengelolaan sumber data alam dari hulu hingga hilir atas nama investasi. 

Demikian pula dengan maraknya judi online, masyarakat yang pragmatis berharap bisa untung dari judi, di saat yang bersamaan pekerjaan sangat sulit. Sekulerisme yang mengakar menambah parah sebab tak lagi mengenal halal Haram. Sangat ironi, negara dengan jumlah terbesar di dunia, justru "menghalalkan" judi online asking lambatnya penanganan pemerintah. 

Berbeda dengan Islam yang membagi kekayaan dalam tiga kelompok, yaitu kekayaan pribadi, kekayaan umum dan negara. Kewenangan negara adalah mengelola kekayaan yang menjadi milik umum dan negara, ditambah zakat. 

Hasil pengelolaan, sesuai syariat akan dikembalikan kepada rakyat dalam dua mekanisme, langsung berupa zatnya semisal BBM, listrik, air dan lainnya. Tidak langsung adalah dengan membangun fasilitas Publik seperti sekolah, jalan, rumah sakit, jembatan Dan lainnya. Khusus untuk dana zakat, Maka ini hanya dikhususkan untuk delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an saja. 

Semua ini membutuhkan pemimpin yang bertakwa. Yang secara keimanan taat kepada Allah Dan Rasul-Nya memimpin negara dengan syariat Islam. Rasul saw. bersabda, kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi" "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya". (HR. Bukhari). Wallahualam bissawab.[]

*) Institut Literasi Dan Peradaban